MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Arsyid dan Ketua DPC Demokrat kota Makassar Adi Rasyid Ali sepakat untuk berpasangan untuk bertarung pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar.
PKS saat ini memiliki 6 kursi sementara Demokrat memiliki 3 kursi. Jika dua Partai ini berkoalisi maka pasangan ini tinggal membutuhkan 1 kursi tambahan. Maju bertarung di Kota Daeng harus memiliki minimal 10 kursi dukungan dari parlemen.
Amri Arsyid mengatakan jika pertemuan mereka untuk menjajaki koalisi untuk menentukan poros baru setelah tiga pasangan calon dipastikan dipastikan maju.
"Jadi pertemuan ini kesempatan untuk berkoalisi.Insyaallah PKS dan Demokrat akan berkoalisi," katanya, Kamis (1/8).
Untuk kekurangan 1 kursi tambahan, Amri menyebutkan saat ini sudah membangun komunikasi dengan Hanura yang tidak memiliki kader untuk maju. Partai Oesman Sapta Odang ini memiliki 2 kursi di parlemen.
"Tentu kami berharap juga nanti Hanura kami berdua juga sudah mendapatkan surat tugas dari Hanura dan kalau dalam waktu dekat kita akan mengajak Hanura juga bergabung dalam koalisi," harapnya.
Siapa yang akan menjadi kandidat walikota dan wakil walikota. Amri menyebutkan ini tentu ada proses internal masing-masing partai. "Dalam waktu dekat akan ketemu di ujung. Karena ini politik jadi kita hargai proses ini, yang paling penting bagaimana komunikasi ini jalan," tegasnya.
Sementara, Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan jika dirinya sepakat untuk berkoalisi. "Kesepakatan kami saya Partai Demokrat dengan PKS Insya Allah kesepakatan ini bisa langgeng dan bisa sampai dengan B1-KWH," harapnya.
Soal Aliyah Mustika Ilham yang digadang-gadang berpaket dengan Munafri Arifuddin, ARA sapaan Adi Rasyid Ali menyebutkan Demokrat itu punya mekanisme dan sistem.
"Sampai sekarang ibu Aliyah tidak pernah mendaftar sebagai calon walikota tepatnya Demokrat dan saya sebagai ketua umum ketua partai Demokrat Makassar sendiri yang menyaksikan tidak ada nama ibu Aliyah mendaftar sebagai calon walikota," ujarnya.
"Kami partai besar sama dengan PKS semua punya tahapan semua punya mekanisme dan saya yakin kita menjaga betul tahapan itu ini juga arahan dari ketua Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya. (Fahrul/B).
