TAKALAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Daerah (Pemda) Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dipimpin oleh istri Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Sri Astuti Thamrin, pada tahun ini.
Anggaran ini menjadi sorotan setelah Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Takalar (AMT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Takalar, Rabu (31/7/2024). AMT menuding anggaran tersebut merupakan dana titipan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Takalar dan menuduh adanya intervensi dalam pengalokasiannya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Rahmansyah Lantara, menjelaskan bahwa anggaran ini merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.
"Penganggaran ini sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan hasil Rapat Kerja Daerah antara Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Se-Sulawesi Selatan," ujar Rahmansyah.
Menurutnya, program-program PKK yang terkait dengan urusan pemerintahan telah dipetakan dan disesuaikan dengan sub kegiatan serta nomor rekening yang relevan. "Program-program ini lahir dari kolaborasi dengan berbagai OPD di Kabupaten Takalar," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten berharap sinergi ini dapat menyatukan sumber daya, ide, dan tenaga untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan ekonomi lokal sehingga manfaatnya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat.
Rahmansyah menambahkan bahwa total anggaran sebesar Rp 1,1 miliar tersebut tersebar di 15 OPD dan pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi antara OPD terkait dan TP PKK Kabupaten Takalar. (Tiro)
