TOLI-TOLI, RAKYATSULSEL – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Toli-Toli yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lahan seluas kurang lebih 10.000 meter persegi milik Lapas.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dan merupakan salah satu bentuk upaya Lapas Toli-Toli, yang saat ini dipimpin oleh Muhammad Ishak, untuk berkontribusi aktif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Hermansyah menjelaskan bahwa penanaman jagung ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan warga binaan dan masyarakat sekitar.
Untuk pengelolaannya, Lapas Toli-Toli akan memanfaatkan momentum ini untuk memberikan program kemandirian bagi seluruh warga binaannya.
"Pastinya, ini semua adalah upaya kita untuk mengoptimalkan proses pembinaan, pembinaan yang mengarahkan agar para warga binaan kita dapat lebih hidup mandiri dengan bekal keterampilan yang telah dilatih di sini," kata Hermansyah pada Jumat (2/8/2024) siang.
Didampingi para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, dan Pengawas serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Hermansyah berharap agar kegiatan tersebut senantiasa ditingkatkan. Ia optimis bahwa Lapas Toli-Toli dapat mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kapabilitas unggul.
"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran Lapas Toli-Toli. Kita semua komitmen untuk mencetak generasi unggul, semoga saja ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya," tekadnya.
Sementara itu, Muhammad Ishak juga menjelaskan bahwa hal ini dilakukan bukan hanya sebagai upaya menyukseskan program pemasyarakatan, tetapi juga menjadi salah satu langkah konkret mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli.
"Kita terus berupaya agar setelah mereka bebas, para warga binaan tidak lagi mengulangi tindak kejahatannya. Mereka harus hidup mandiri untuk memenuhi kesejahteraan mereka semua. Tentunya, ini juga menjadi bentuk sinergitas kita bersama Pemerintah Daerah," tandasnya.
