BALI, RAKYATSULSEL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bank Indonesia (BI) bersinergi mendorong unit pelayanan menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah. Tingginya penetrasi smartphone di Indonesia, bisa dimanfaatkan bukan sekedar mencari informasi dan bersosialisasi, tetapi juga untuk dunia keuangan.
Hal tersebut dibahas dalam High Level Meeting Rapat Kerja Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan dan akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), di Hotel Atanaya Kuta, Bali, Kamis malam, 2 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Prof Zudan sebagai keynote speaker menyampaikan, kapasitas fiskal daerah APBD Provinsi Sulsel termasuk kategori kuat. Sekitar 58 persen APBD Sulsel berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sulsel berada dalam provinsi delapan besar terkuat fiskalnya,” ungkap Prof Zudan.
Ia menyampaikan, perubahan senantiasa terjadi. Sehingga, harus dilakukan adaptasi, termasuk dalam mempermudah transaksi pendapatan daerah dengan sistem digitalisasi. Penguatan pajak daerah bisa ditingkatkan melalui unit yang menghasilkan pendapatan daerah.
Prof Zudan mengapresiasi unit pelayanan yang telah menerapkan elektronifikasi transaksi keuangan. “Rumah sakit sudah mulai bergerak, pendapatannya mulai dikelola, pembiayaannya dengan Qris, itu keren banget,” ujarnya.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyatakan, saat ini dunia berubah. Terdapat kesempatan yang bisa digarap dan ada cost jika tidak mengikuti perubahan.
Tingginya penetrasi smartphone di Indonesia, kata Ricky, bisa dimanfaatkan bukan sekedar mencari informasi dan bersosialisasi, tetapi juga untuk dunia keuangan. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi Sulsel yang bagus, termasuk di bidang informasi dan komunikasi. Ditambah jumlah penduduk Indonesia memiliki generasi milenial sebanyak 60 persen.
