MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel bakal mendata ulang Penerima Bantuan Iuran lewat pemutakhiran data. Wacana ini akan dilakukan koordinasi bersama BPJS Kesehatan.
Kepala Dinsos Sulsel, Abdul Malik Faizal mengatakan rencana untuk melakukan koordinasi tersebut merupakan salah satu langkah untuk membahas terkait dengan ketepatan data penerima bantuan BPJS kesehatan.
Sebab, kata dia, masih terdapat beberapa perbedaan data yang terjadi antara pihak Dinsos Sulsel dan pihak BPJS. Untuk data calon penerima subsidi BPJS itu sekira 3,6 juta penduduk Sulsel. Sementara untuk data yang menjadi pedoman dari BPJS Kesehatan itu sekira 3,9 juta orang.
“Kami ada kesempatan untuk berkoordinasi untuk hal itu,” tutur Abdul Malik Faizal kepada Rakyat Sulsel di Kantor Dinas Sosial Sulsel, Selasa (6/8).
Ia menjelaskan, data tersebut diambil dari aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Sulsel. Bahkan kata dia, jika merujuk pada jumlah data masyarakat yang tercatat dalam aplikasi tersebut, masih terdapat sekira 700 ribu masyarakat yang belum tercover BPJS kesehatan yang di subsidi.
“Jumlah masyarakat Sulsel yang masuk DTKS saat ini itu sekira 4,6 juta orang, hampir setengah jumlah penduduk Sulsel,” paparnya.
Untuk angka 3,6 juta data calon penerima subsidi BPJS kesehatan itu juga sudah melalui proses seleksi dari pihaknya. “DTKS ini referensi untuk nama masyarakat masuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), “ imbuhnya.
Ia menjelaskan, BPJS PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu menurut data dari di Dinas Sosial. Untuk biaya iuran bulanan tidak dibebani ke peserta BPJS PBI melainkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Ia juga menyampaikan, untuk sumber bantuan BPJS itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Bahkan lebih jauh ia mengatakan bisa mengusulkan dan mengharap 700 ribu lebih masyarakat yang masuk dalam STKS untuk dicover dana CSR untuk Bantuan BPJS kesehatan.
“Kami kira sumber pembiayaan jaminan sosial (termasuk BPJS Kesehatan) itu bisa apbn dan apbd, dan mudah mudahan ini bisa di cover oleh csr, “ ungkapnya.
Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Wilayah IX dr. Yessi Kumalasari mengatakan untuk pendataan dan aktivasi para peserta BPJS kesehatan sedang dilakukan rekonsiliasi data dengan dua cara.
Kata dia, cara pengumpulan data melalui on desk baik dari Dinas Kesehatan pun Dinas Sosial.
Bahkan program Pesiar bakal melibatkan para tenaga kesehatan atau pun lainnya yang diusulkan masing-masing pemerintah desa dalam penjaringan dan penyisiran data peserta BPJS.
“Inikan sifatnya volunteer, jadi harus ada kerjasama terlebih dahulu untuk melakukan kesepakatan dari yang bersangkutan (calon volunteer yang diusulkan pemerintah Desa) untuk melakukan penyisiran agar lebih aktif lagi,“ kuncinya. (Abu/B)
