MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi topik utama dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi, mengingat jumlah ASN yang tidak sedikit. Hal ini sering dianggap sebagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang terafiliasi dengan kepentingan partai politik.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakhrulloh, menekankan bahwa netralitas adalah esensi atau jati diri seorang ASN.
“Netralitas adalah jiwa seorang ASN,” ungkapnya saat memberikan keterangan kepada media seusai melantik Pj Bupati Bone di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Minggu malam (11/8/2024).
Prof. Zudan menjelaskan bahwa saat ini jumlah ASN di Sulsel mencapai 4,4 juta orang, namun kasus pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan lainnya sangatlah sedikit.
“Kasus pelanggaran sangat sedikit, ini merupakan hal yang minor di Sulsel,” ujarnya.
Ia juga menuturkan bahwa jajaran kepala daerah dan organisasi perangkat daerah diharapkan untuk terus mengedepankan pelayanan publik yang baik, dengan menerapkan asas digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Pemerintah daerah harus fokus pada pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan penerimaan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para ASN. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lamban dan harus taktis dalam menjamin hal tersebut.
“Yang paling penting adalah gaji pegawai harus tepat waktu. Jika sudah ada tanda tangan elektronik, gaji bisa dibayarkan tepat waktu, setiap tanggal 1, dan TPP setiap tanggal 5. Jika ada kekurangan anggaran, segera cari solusinya,” jelasnya.
Hal ini juga disampaikan kepada Pj Bupati Bone yang baru saja dilantik. “Pj Bupati dan Sekda beserta jajaran harus kompak dalam membangun Bone,” pungkasnya. (Abu/B)
