MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nurdin Halid menyatakan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum bisa saja ikut mempengaruhi rekomendasi yang telah dikeluarkan kepada calon kepala daerah. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Airlangga, akan diubah oleh pelaksana tugas ketua umum.
"Rekomendasi bisa saja berubah. Itu bergantung dari pelaksana tugas ketua umum yang terpilih nanti," ujar Nurdin, Minggu (11/8/2024).
Nurdin mengatakan, Airlangga mundur karena ingin fokus di pemerintahan. "Tentu ada pertimbangan matang salah satunya mau fokus di kabinet," sambung Nurdin.
Namun, Sekretaris Partai Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng mengatakan mundurnya Airlangga Hartanto sebagai ketua umum mengejutkan banyak pihak termasuk pengurus di daerah. Meski begitu, polemik internal di kepengurusan tingkat pusat tak akan berimbas, khususnya, mengenai penetapan rekomendasi calon kepala daerah.
“Keputusan mundur ini cukup mengejutkan karena kami di daerah tidak mendapatkan informasi sebelumnya dari DPP. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Marzuki.
Menurut Marzuki, meski ada ketidakpuasan dari sejumlah kader dalam penentuan calon kepala daerah, namun rekomendasi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Airlangga tidak akan berubah. Dia mengatakan, banyak kader yang telah mempersiapkan diri dan bekerja keras untuk pencalonan, seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, namun akhirnya rekomendasi malah diberikan kepada pihak lain.
Begitu juga yang terjadi di Sulsel. Ada beberapa kader yang sudah bekerja maksimal setelah mendapatkan surat tugas, namun arah dukungan Golkar malah ke figur lain. Kader Beringin yang mengantongi surat tugas di Sulsel yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Indah Putri Indriani, dan Adnan Purichta Ichsan.
Marzuki mengapresiasi keputusan Airlangga yang mengundurkan diri secara elegan. Dia berharap agar mekanisme organisasi dapat berjalan dengan baik.
“Lebih baik mundur dengan daripada dilakukan pergantian secara tiba-tiba," kata dia.
Marzuki mengatakan, pelaksana tugas ketua umum yang akan ditunjuk tidak akan mengubah rekomendasi yang sudah dikeluarkan melainkan hanya akan mempersiapkan musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa.
Dalam AD/ART Golkar, bila ketua umum mengundurkan diri, pengurus harus menggelar Munaslub atau menunjuk pelaksana tugas hingga pelaksanaan Munas digelar.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka mengatakan mundurnya Airlangga, maka pengurus akan mempercepat pelaksanaan Munaslub pada 25 Agustus nanti. Partai Golkar, kata dia, menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga proses pemilihan pimpinan definitif.
Sebagai kader Golkar di Sulsel, berharap agar adanya ketua umum baru nantinya tetap memberikan yang terbaik bagi Golkar serta mempertahankan kemenangan Golkar baik di Pilkada dan Pileg untuk tahun mendatang.
"Harapan kami selaku kader, partai Golkar kedepan lebih baik. Ini kaitan Pilkada seretak November 2024 dan Pileg tahun akan datang," imbuh dia.
Sebelumnya, Airlangga meneken surat mengundurkan diri pada Sabtu malam, (10/8/2024). Keputusan itu diambil tiba-tiba padahal Munas Golkar baru akan berlangsung pada Desember nanti. Airlangga mengaku mengambil keputusan itu setelah melalui pertimbangan matang.
"Saya Airlangga Hartarto setelah mempertimbangkan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," kata dia, dalam video yang beredar luas.
"Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," imbuh Airlangga.
Dia mengatakan, pengurus Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.
"Partai politik adalah pilar demokrasi. Indonesia adalah negeri besar. Golkar harus memastikan bahwa demokrasi terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya," ucap dia.
Lanjut dia, Partai Golkar telah melakukan hal terbaik dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan di seluruh Indonesia.
"Selain itu dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka. Mereka akan melangkah kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029," ucap dia.
Dia berpesan, Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang dicintai. "Sebagai pribadinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini," ucapnya.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Tamma mengatakan, mundurnya Airlangga Hartarto memicu kekhawatiran banyak pihak khawatir mengenai berubahnya usungan calon yang sebelumnya telah dikeluarkan.
"Saya kira perubahan struktur pasti ada. Karena, kan, perubahan-perubahan pimpinan bisanya diikuti perubahan struktur. Perubahan itu juga tentu akan memberi pengaruh pada keputusan-keputusan yang sudah diambil. Karena memang sampai saat ini belum ada yang final dalam kerangka dukungan, karena belum didaftarkan ke KPU)," ujar Sukri.
Sukri berpendapat, bila pucuk pimpinan berubah maka sangat memungkinkan rekomendasi yang sebelumnya keluar ditarik kembali. Dimana pimpinan yang baru disebut akan kembali mempertimbangkan apakah usungan sebelumnya bisa menguntungkan untuk partai atau sebaliknya.
"Artinya belum ada yang final untuk di dukung maka apa yang sudah direkomendasikan, misalnya sudah ada B1 KWK yang diberikan bisa jadi dicabut lagi, karena kan partai itu bisa mempertimbangkan hal lain berdasarkan kebijakan dari pengurus atau pimpinan yang baru. Sehingga yang ada saat ini bisa saja ada perubahan, atau juga bisa memperkuat yang sudah ada," terang dia.
"Tergantung pada kepentingan partai politik itu. Tapi memang kalau ada pergantian pimpinan ini strategi mereka saja yang yang bisanya berubah menyesuaikan, tapi itu tadi bergantung pada kepentingan partai secara umum. Bisa jadi kalau hitung-hitungan keputusan kemarin atau rekomendasi sebelumnya dianggap kurang tepat dengan kepentingan mereka atau ada kepentingan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan itu sayakira bisa saja dianulir dan itu sah-sah saja karena sekali lagi belum ada keputusan pasti siapa yang didukung sampai mendaftar ke KPU," sambung dia. (suryadi-isak pasa'buan/C)
