MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham dan pasangan Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Amir Uskara akhirnya bisa bernapas lega. Upaya untuk lolos dari 'lubang jarum' rekomendasi partai politik untuk maju pemilihan wali kota Makassar, akhirnya membuahkan hasil.
Kedua pasangan ini, akan menjadi kontestan setelah resmi menerima keputusan partai politik. Sebelumnya, ada pasangan Andi Seto-Rezki Mulfiati yang lebih dahulu mengantongi syarat dukungan kursi. Dengan begitu, Pilwali Makassar 2024 dipastikan hanya akan diikuti oleh tiga pasangan calon.
Ketua Umum Partai Demokrat Agustus Harimurti Yudhoyono menyerahkan rekomendasi B1-KWK kepada pasangan Munafri-Aliyah yang punya akronim nama "Mulia", di Jakarta, Kamis, (15/8/2024). Dengan adanya rekomendasi Demokrat, pasangan Appi-Aliyah telah memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU.
Syarat mengusung pasangan calon di Pilwalkot Makassar minimal 10 kursi DPRD hasil pemilu 2024. Saat ini Appi-Aliyah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar enam kursi, Partai Perindo satu kursi, dan Partai Demokrat tiga kursi. Keduanya punya 10 kursi.
Usai menerima rekomendasi Demokrasi bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan dirinya bersama Aliyah sudah memenuhi syarat dan siap untuk berlayar menuju kontestasi Pilwali 27 November akan datang.
"Alhamdulillah saya dan bu Aliyah sudah penuhi syarat mendaftar di KPU. Artinya kami siap berlayar," kata Appi.
Ketua Golkar Kota Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DPP Demokrat, DPD Sulsel, dan DPD Demokrat Kota Makassar, atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya.
"Tentu kami ucapkan terima kasih kita kepada seluruh jajaran dan pengurus DPP, DPD Sulsel dan Demokrat kota Makassar atas amanah dan kepercayaan kepada kami mendapat demokrat. Ini modal kami mendaftar di KPU nantinya," imbuh Appi.
Dia menambahkan, meskipun paslon "Mulia" sudah memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU. Namun, tetap membuka ruang untuk partai lain bergabung agar berkoalisi untuk memenangkan Pilwali 2024 tahun ini.
"Meskipun sebagai syarat utama tiga partai memiliki 10 kursi ini sudah cukup, tapi kalau ada partai mau bergabung, kami tetap terbuka," ujar dia.
Dalam penyerahan itu, turut hadir Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe dan Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali. Bahkan, Adi ikut mendampingi Appi-Aliyah menerima rekomendasi tersebut. Momen ini mengakhiri tanda tanya kepada siapa rekomendasi partai berlambang Bintang Mercy itu akan berlabuh sekaligus mengakhiri faksi di internal Demokrat Makassar menjelang Pilwali Makassar.
"Kita baru saja menyaksikan Appi-Aliyah menerima rekomendasi pasangan dari Ketum. Kita harus sepakat untuk bersama-sama memenangkan pasangan ini," ujar Adi, yang juga legislator Makassar dua periode itu.
Adi menegaskan, ketika bendera partai sudah dikibarkan, maka tidak ada kata lain selain merapatkan kekuatan.
"Kami semua harus sepakat merapat untuk menjaga dan memenangkan amanat partai itu. Ayo menangkan pasangan Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar," imbuh Adi seusai penyerahan rekomendasi.
Sedangkan, AHY mengatakan, rekomendasi B1-KWK yang diserahkan kepada pasangan Mulia telah melalui pertimbangan yang matang serta telah melewati berbagai proses administrasi di DPP Demokrat.
"Kami berharap bisa langsung menyusun langkah-langkah taktis berikutnya dan juga menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa berlayar, masuk ke masa kampanye dan memenangkan Pilkada," harap AHY.
Sementara itu, pasangan Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Amir Uskara juga menerima surat/dokumen model B persetujuan parpol KWK atau B1KWK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Surat itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, kemarin.
PKB menyusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beberapa pekan lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan ini. Sama dengan Appi-Aliyah, Indira-Ilham punya modal 10 kursi dari PKB dan PPP yang punya masing-masing lima kursi di DPRD Kota Makassar.
Indira menyampaikan rasa terima kasihnya atas rekomendasi B1KWK yang diberikan kepadanya bersama Ilham Ari Fauzi Amir Uskara.
"Alhamdulillah, kami tentunya sangat bersyukur mendapat kepercayaan dari PKB. Semoga semua persyaratan ini, bisa dipenuhi untuk ke tahapan selanjutnya," ujar dia.
Istri Wali Kota Makassar Danny Pomanto ini juga optimistis untuk memenangkan perhelatan lima tahunan tersebut. "Kami pasti optimistis, apa lagi dengan adanya dukungan-dukungan partai, insyaallah, kami bisa menang," ujar Indira.
Atas rekomendasi itu, Indira meminta kepada seluruh relawan dan jaringan untuk tetap menjaga ritme pergerakan menuju Pilwali Makassar 2024.
"Alhamdulillah, kami patut bersyukur kepada Tuhan atas penyerahan surat dari PKB. Jangan lengah, tetap berjuang," imbuh dia.
Adapun Ketua PKB Makassar, Fauzi Andi Wawo mengatakan, pasangan dengan akronim INiMI itu, sudah bisa mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.
"Hari ini Ketua Umum yang menyerahkan langsung surat sakti itu kepada kandidat usungan kami (PKB)," kata Fauzi.
Konsolidasi Relawan Pilgub Sulsel
Eks relawan Anies Baswedan di pemilihan presiden yang tergabung dalam Relawan Perubahan Sulsel (RPS) kini mulai aktif melakukan konsolidasi internal. Saat ini, mereka tengah mengaktifkan kembali basis-basis relawan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
"Iya, (konsolidasi) tengah dilakukan. Kami mulai aktivasi kembali basis-basis relawan AMIN yang tersebar di berbagai daerah. Di database lalu, ada ribuan pentolan relawan Anies di daerah ini," kata Ketua Relawan Perubahan Sulsel, Asri Tadda.
Menurut Asri, militansi eks relawan Anies Baswedan di daerah ini sudah teruji saat Pilpres lalu,. Mereka selalu tampil sebagai garda terdepan meski dengan dukungan logistik yang minim.
"Kawan-kawan relawan Anies yang sekarang bergabung di RPS ini adalah para pejuang perubahan. Yang kini menyatukan kami kembali ya itu, karena kita tetap konsisten dalam upaya mendorong gagasan-gagasan perubahan dan perbaikan bagi daerah ini," ungkap mantan Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies - Muhaimin (AMIN) Sulsel.
Asri menjelaskan, dukungan yang akan diberikan kepada salah satu paslon yang akan berlaga di Pilgub Sulsel nanti, akan didasarkan pada komitmen untuk mendorong agenda perubahan dan perbaikan di Sulsel.
"Kami sudah rumuskan beberapa prioritas agenda perubahan yang harus dilakukan di Sulsel. Nah, itu yang akan kami tawarkan kepada Cagub. Kalau diterima dan ada komitmen untuk diperjuangkan, insyallah kami akan all out mendukung," beber alumni Unhas ini.
Soal kecenderungan arah dukungan FPS ke pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad sebagaimana santer diberitakan belakangan ini, Ketua Mileanies Sulsel itu tak menampiknya.
"Bisa demikian, tapi dengan kondisional seperti kami jelaskan tadi. Bahwa ada poin-poin yang jadi prioritas perubahan di Sulsel dan di situ kita harus bangun komitmen bersama. Hanya saja, untuk saat ini, pasangan DIA yang tampaknya lebih siap mengemban amanah perubahan itu," imbuh Asri.
Waspada Calon Boneka
Sementara itu, konstelasi politik di Sulsel makin dinamis, meskipun sudah terbentuk dua poros koalisi, yakni Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dan Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad.
Belum adanya rekomendasi resmi partai atau B1KWK yang dikeluarkan beberapa partai pengusung terhadap jagoannya yaitu Sudirman-Fatma, memunculkan spekulasi. Apakah akan terbentuk poros baru atau "calon boneka" yang sengaja dihadirkan pihak Sudirman-Fatma, mengingat partai pengusungnya masih memungkinkan merekomendasikan satu pasang calon lain?.
Sebagaimana diketahui, partai politik pemilik kursi di legislatif pengusung pasangan calon Sudirman-Fatma yakni Partai NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, dan PKS. Sementara pasangan calon Danny Pomanto-Azhar hanya ada tiga partai, PDIP, PKB, dan PPP.
Melihat kondisi tersebut pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi mengatakan, sampai saat ini untuk Pilgub Sulsel kecenderungan yang muncul masih posisi duel atau head to head.
"Jadi pada prinsipnya, kalau kita melihat perkembangan di Pilgub Sulsel ini memang cenderung head to head," ujar Rizal.
Meski begitu, Rizal mengatakan dalam politik semuanya dinamis atau bisa berubah mengikuti dinamika politik yang ada. Sehingga munculah satu calon lain bisa saja terjadi, terlebih di Sulawesi Selatan sendiri sering digunakan pola demikian.
"Tapi kalaupun, misalnya, ada yang ingin menang lebih mudah, biasanya juga ada pola bagaimana kemudian mendorong satu kandidat lain di basis kandidat lawan," sebut dia.
"Tetapi biasanya dilakukan pola seperti itu kalau betul-betul sulit untuk menang dengan cara-cara umum. Tapi ini biasanya memang (terjadi) dan beberapa kali pernah dilakukan di Sulsel," sambung Rizal.
Settingan politik seperti ini, menurut Rizal, memang ada kelebihan, tapi juga ada kekurangannya. Bila ada tiga calon yang maju bertarung, maka dinamakan politik di wilayah tersebut tidak akan kuat.
Tapi, sebaliknya, jika pasangan calon yang ikut bertarung hanya dua pasang saja maka suhu dinamakan politik akan meningkat. Mengingat kedua pasang calon akan saling serang untuk menarik perhatian masyarakat.
"Menurut saya pola seperti itu juga ada plusnya, kalau lebih dari dua calon itu pertarungannya lebih dinamis dan tensi politiknya tidak terlalu kencang. Tetapi kalau dia head to head tentu akan lebih kencang," ungkap dia.
Untuk itu, Rizal berharap jika ada "calon boneka" yang dimunculkan dalam Pilgub Sulsel 2024 adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kapabilitas dan kapasitas.
"Tetapi yang patut kita waspadai jangan sampai kita mendorong kandidat yang tanpa gagasan dan tanpa orientasi, itukan juga kurang bagus untuk masyarakat. Karena siapapun berada di gerbong itu tentu boleh di kata aspirasinya itu tidak bermanfaat karena tidak ada peluang untuk menang," ujar Rizal.
Sebelumnya, juru bicara Sudirman-Fatmawati, Muhammad Ramli Rahim menyampaikan pihaknya tak menghendaki adanya kolom kosong atau calon tunggal. Namun, memberikan ruang kepada calon lain siapa saja bertarung. Ungkapan ini muncul setelah ada sorotan kepada pasangan Sudirman-Fatma yang diduga hendak memborong semua partai pemilik kursi di DPRD Sulsel, sebagai kendaraan politik.
"Terkait calon boneka atau apa pun namanya, pada dasarnya kami tim dan parpol pengusung Sudirman-Fatma masih memberikan ruang pada calon lain. Membuka ruang demokrasi kepada siapa saja," ujar Ramli.
Ramli mengatakan, pihaknya menolak dukungan PPP yang sudah berbentuk rekomendasi B1-KWK.
"Saya lihat sendiri rekomendasinya. Itu diteken oleh Ketua Umum PPP dan Sekjen. Tapi kami memilih untuk menangguhkan rekomendasi itu," imbuh Ramli.
Ramli mengatakan, penolakan terhadap rekomendasi PPP merupakan upaya untuk menghidupkan demokrasi di Sulawesi Selatan.
"Sudirman-Fatmawati berharap ada lawan bukan melawan kolom kosong. Meskipun semua partai politik mau bergabung dengan kami, tapi kami berharap partai politik mencari figur lain," imbuh dia.
Petakan Koordinat TPS
Sementara itu, pascatahapan pencocokan dan penelitian (coklit), Komisi Pemilihan Umum Sulsel tengah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Selain persiapan tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Kami sekarang teman-teman masih melakukan persiapan untuk penyusunan TPS," hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah.
Diketahui, pada pilkada serentak kali ini jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS akan meningkat dibanding Pemilu Februari yang lalu. Pada Pemilu 14 Februari kemarin, jumlah DPT di satu TPS maksimal 300 pemilih.
Hasbullah membeberkan bahwa saat ini KPU Sulsel sedang melakukan pemetaan titik koordinat setiap TPS tersebut.
"Jadi kalau kemarin di pemilu kita 26.582 TPS, sekarang kemungkinannya 14 ribu sekian karena masih ada usulan penambahan TPS untuk teman-teman," ujar Hasbullah.
Sementara pada pilkada serentak nanti, kata Hasbullah, KPU Sulsel akan mengurangi jumlah TPS dan menambah jumlah DPT di satu TPS. Per TPS nantinya akan diisi oleh pemilih maksimal 600 orang.
"Kemarin pemilih maksimal per TPS itu 300 DPT, kalau sekarang di Pilkada maksimal 600," sebutnya.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Sulsel, Romy Harminto mengatakan pihaknya tengah melakukan penetapan titik koordinat TPS. Menurut dia, Proses pemetaan titik koordinat TPS itu juga, kata Romy, masih terus didiskusikan oleh KPU dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.
"Masih terus kita diskusikan, karena Bawaslu juga memberikan beberapa saran perbaikan posisinya. Jadi kita berkoordinasi terus dengan Bawaslu," ujar4 Romy.
Pada intinya, lanjut dia, karena dari segi jumlah TPS nantinya akan berkurang, maka otomatis titik koordinatnya pun tidak akan sama dengan TPS pada Pemilu yang lalu.
"Berbeda dengan Pemilu lalu, akan berkurang kali ini. Belum ada kisaran jumlah, nanti kami rekap setelah nanti penetapan di provinsi, baru kita bisa rampungkan jumlah pastinya," beber dia. (suryadi-isak pasa'buan-fahrullah/C)
