MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia bukan hanya tentang merayakan kemerdekaan dan mengenang perjuangan pendahulu bangsa ini. Namun lebih dari itu, momentum ini menjadi spirit untuk membangun semangat demokrasi menjelang pemilihan kepala daerah serentak, 27 November nanti.
Kebebasan dan kemerdekaan patut dimiliki oleh partai politik dalam memunculkan calon pemimpin tanpa intervensi dari kekuatan kapital dan oligarki. Warga juga memiliki kemerdekaan untuk menentukan dan memilih calon pemimpin mereka tanpa iming-iming rupiah.
Menjelang pilkada serentak, makna kemerdekaan dalam berpolitik menjadi salah satu topik penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi ini.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Profesor Sukri Tamma, mengatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks politik harus diartikan sebagai kebebasan dari tekanan dan kekangan, yang pada akhirnya harus membawa pada kebaikan bagi masyarakat.
Menurut Sukri, prinsip dasar kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk tekanan yang dapat menimbulkan ketidakbahagiaan dan ketidak kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pilkada, kemerdekaan berarti masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menentukan pilihan terbaik mereka tanpa adanya intervensi, seperti praktik money politic, tekanan dari partai politik, ataupun pengaruh kapital dan oligarki.
"Kalau bicara dan kaitkan dengan Pilkada, tentu kita membebaskan masyarakat untuk memilih yang terbaik bagi mereka," ujar Sukri, Minggu (18/8/2024).
Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin itu menekankan bahwa kemerdekaan ini penting untuk memastikan bahwa rakyat dapat memilih pemimpin yang benar-benar memahami kehidupan mereka dan mampu membawa kesejahteraan sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Selain itu, kemerdekaan juga harus diterapkan dalam proses penyelenggaraan pilkada. Sukri menekankan pentingnya penyelenggara pilkada menjalankan tugas mereka dengan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
"Tidak ada jalan lain bagi semua yang terlibat selain meletakkan diri pada posisi bebas, tidak mengekang, dan menuju pada kebaikan," imbuh dia.
"Kalau penyelenggara, maka kita bicara penyelenggara yang melaksanakan dengan tugasnya secara profesional tanpa tekanan dan kemudian memastikan apapun yang mereka kerjakan tentu itu adalah untuk kebaikan rakyat," sambung Sukri.
Begitu juga dengan partai politik, menurut Sukri, juga memiliki peran krusial dalam menjaga makna kemerdekaan. Partai politik atau parpol harus menyiapkan calon-calon yang benar-benar terbaik untuk dipilih oleh rakyat.
Sementara bagi para kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada, Sukri mengingatkan bahwa dalam rangka meraih suara, mereka tidak boleh menggunakan cara-cara yang mengekang kebebasan masyarakat dalam memberikan suara atau dukungan.
Sukri menegaskan bahwa kemerdekaan dalam berpolitik menjelang pilkada serentak harus menjadi dasar bagi semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan pada akhirnya membawa kebaikan bagi rakyat.
"Biarkan masyarakat memilih dengan rasionalitasnya, karena dengan begitu kita berharap siapapun yang terpilih betul-betul merupakan pilihan yang merdeka dari rakyat," imbuh Sukri.
Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto berpendapat bahwa kemerdekaan berkaitan dengan politik merupakan salah satu pencapaian rakyat merdeka untuk hidup dalam cara yang mereka inginkan dan dambakan. Kemerdekaan politik, kata dia, berarti manusia mempunyai hak untuk memilih siapa saja yang nantinya akan dipilih.
"Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi adalah kemerdekaan berpolitik. Kemerdekaan politik berarti manusia mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya," kata Danny.
Menurut dia, ,masyarakat dan bangsa Indonesia harus tetap setia menjaga dan memaknai kemerdekaan. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi di dalam membangun negeri melalui berbagai inovasi dan semangat gotong royong.
"Mari kobarkan semangat perjuangan, satukan langkah, memaksimalkan potensi diri, dan tumbuhkan rasa kebangsaan," imbuh Wali Kota Makassar itu.
Pada peringatan ulang tahun RI ini, Pemkot Makassar mengusung tema 'Bersatu untuk Semua' yang bermakna bersatu menanggalkan perbedaan dengan semangat persatuan dan berkolaborasi secara inklusif untuk menciptakan Kota Makassar yang harmonis, maju, adil, dan makmur. Danny menyampaikan bahwa tema ini bermakna sebagai momen untuk bersatu di tengah banyaknya perbedaan.
"Ini bermakna mari bersatu menanggalkan perbedaan dengan semangat persatuan 79 tahun Indonesia dan berkolaborasi secara inklusif untuk menciptakan Kota Makassar yang harmonis, maju, adil, dan makmur," kata Danny.
Bakal calon Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman juga memberi pendapat mengenai momentum peringatan kemerdekaan dengan kondisi bangsa saat ini.
"Selama 79 tahun kemerdekaan Indonesia, merupakan buah perjuangan dan sumbangsih pemikiran serta karya nyata para pejuang-pejuang bangsa," ujar dia.
Sudirman mengajak semua pihak agar melanjutkan perjuangan yang telah ditorehkan para pemimpin bangsa dengan semangat kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. "Semoga Indonesia dan Sulsel semakin maju, adil, dan makmur," ujar dia.
Bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad menyebutkan, kemerdekaan bukan sekadar seremoni dalam perayaan. Menurut dia, kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang berharga, yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan.
Di era modern ini, kata Azhar, kemerdekaan juga harus diartikan sebagai kebebasan dari ketidaksetaraan dan diskriminasi. Masa depan kemerdekaan adalah menghapus batas-batas ketidakadilan yang memisahkan.
"Termasuk dunia politik. Demokrasi membuka pintu untuk berinteraksi, maka semangat inilah yang sejalan dengan semangat kemerdekaan sejati. Karena merdeka demokrasi itu bebas," imbuh dia.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menegaskan bahwa makna kemerdekaan dalam konteks berdemokrasi sangat mendalam dan penting untuk penguatan sistem serta pelaksanaan pemilu di masa depan. Menurut dia, kemerdekaan berarti bebas dari segala bentuk intervensi dalam proses pemilihan calon pemimpin.
"Kemerdekaan berarti bahwa warga masyarakat harus bisa memilih calon pemimpin yang terbaik tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak dengan kekuatan atau kekuasaan, maupun dari janji dan pemberian material," ujar Saiful.
Dia menekankan bahwa setiap pihak harus diperlakukan setara dan memiliki kesempatan yang sama. Ini mencakup pemberian ruang dan perlakuan yang adil bagi semua calon serta memastikan bahwa warga bebas memilih tanpa rasa takut.
Bawaslu, lanjut Saiful, berkomitmen untuk mengawal proses pemilukada sebagai bentuk upaya menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. Menghargai hak kebebasan dan kemerdekaan semua pihak dalam bingkai konstitusi bangsa merupakan hal yang wajib dilakukan.
“Keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan memastikan proses demokrasi pada pemilihan 2024 harus terus didorong. Ini adalah bagian dari mengisi dan memaknai kemerdekaan, bukan hanya sebatas deklaratif, tetapi harus terwujud dalam sikap dan tindakan nyata,” imbuh dia. (isak pasa'buan-suryadi-fahrullah/C)
