MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai politik mengevaluasi figur-figur yang akan dijagokan untuk bertarung di pemilihan kepala daerah serentak, November mendatang. Utak atik pasangan calon terus dilakukan untuk memastikan kandidat yang diusung bisa memenangkan kontestasi.
Enam hari menuju pendaftaran, sejumlah kejutan terjadi di beberapa daerah. Kesiapan mesin partai dan menurunnya elektabilitas kandidat membuat pasangan akhirnya dirombak.
Upaya perombakan kandidat dilakukan untuk pasangan Indira Yusuf Ismail. Istri Wali Kota Makassar, Danny Pomanto itu dikabarkan akan mengganti pasangannya, Ilham Ari Fauzi. Indira disebut membidik Ketua Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Kota Makassar, Azhar Temanggong sebagai bakal calon wakil wali kota.
"Ada kemungkinan pasangan bergeser, itu bisa saja terjadi," kata Danny Pomanto, Rabu (21/8/2024).
Sinyalemen pergantian Ilham ditandai dengan beredarnya flyer Indira bersama Azhar. Menurut Danny, sebenarnya banyak nama lain yang bisa disandingkan untuk berpaket dengan Indira.
"Banyak sekali nama-nama lain yang melakukan komunikasi. Tapi, kan, syarat saya kemarin bawa calon wakil harus bawa partai juga," imbuh Danny.
Perubahan kandidat juga terjadi di Pilkada Gowa. Sekretaris Gerindra Sulawesi Selatan Darmawangsyah Muin yang sejak beberapa tahun sudah 'kampanye' menjadi calon bupati Gowa, ternyata hanya menjadi orang kedua. Darmawangsyah juga sudah mendapatkan surat tugas dari Perindo, PKB, dan PKS.
Malah Partai Demokrat memaketkan Darmawangsyah bersama Risma Kadir Nyampa, namun pasangan ini bubar seketika. Darmawangsyah menerima 'lamaran' Ketua PAN Gowa Husnia Talenrang sebagai pendamping.
Kejutan juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara yang juga masif sosialisasi di Gowa. Amir dikabarkan batal maju dan akan mendorong putranya, Imam Fauzan.
Namun, Imam menolak mengomentari rencana pencalonannya. Tapi, dia memastikan PPP akan tetap mengusung kader potensial untuk maju sebagai di Pilkada Gowa 2024.
"Akan terjawab dalam waktu dekat (sebelum pendaftaran). Insyaallah PPP tetap dorong kadernya," ujar Fauzan.
Fauzan juga menutup rapat-rapat soal dirinya yang akan maju sebagai calon bupati. Ia meminta semua pihak untuk bersabar. "Kami akan segera mengumumkan calon usungan PPP dalam waktu dekat ini. Tunggu 1-2 hari pengumuman," sambung dia.
Di Kabupaten Takalar, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Hengky Yasin batal maju sebagai bakal calon bupati. Legislator DPRD Sulsel itu menerima posisi sebagai calon wakil mendampingi Muhammad Firdaus. Padahal Hengky punya modal dari PKB dan surat tugas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua PKB Takalar, Daeng Nassa, menyatakan pihaknya akan mendukung keputusan partai soal posisi Hengky di Pilkada Takalar. "Keputusan, kan, di partai kalau itu yang terbaik. Tidak ada masalah, yang penting harus tegak lurus dengan partai," ujar dia.
Di Pilwali Parepare, Partai NasDem berpikir ulang mengusung Tasming Hamid. Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik NasDem Sulsel, Mustaqim Musma mengatakan, evaluasi dilakukan setelah mencermati konstelasi dan dinamika politik yang terjadi di Kota Parepare.
"Rencana evaluasi surat rekomendasi Partai NasDem karena konstelasi politik masih dinamis. Kami sudah rapat, dan hasilnya khusus Pilwali Parepare dievaluasi rekomendasi yang sebelumnya diterima Tasming," ujar Mustaqim.
Sekretaris NasDem Parepare Yasser Latif mengakui sudah berkoordinasi langsung ke Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse mengenai evaluasi rekomendasi tersebut.
"Sudah ada perintah DPP dan DPW bahwa surat rekomendasi Tasmin akan dievaluasi. Sekarang akan dikembalikan ke DPP," kata Yasser.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Firdaus Muhammad menilai fenomena politik bongkar dan pasang paket seperti ini merupakan hal wajar, karena bagian dari dinamika politik.
"Adanya utak-atik komposisi pasangan hingga pergeseran kandidat dari satu daerah ke daerah lain adalah bagian dari dinamika politik," ujar dia.
Firdaus mengatakan, perubahan-perubahan tersebut dilakukan guna mendekatkan pada kemenangan. Sebab, tingkat popularitas dan elektabilitas para figur sangat dinamis, juga tergantung akan kepentingan DPP.
"Banyak faktor yang menjadi pertimbangan bagi figur yang diusung di Pilkada. Bukan sekadar siapa yang jadi gubernur, bupati atau walikota. Namun, para calon wakil juga memiliki peranan penting," imbuh Firdaus.
Tak hanya itu, komposisi koalisi yang dibentuk juga mempengaruhi sejauh mana peluang untuk bisa memenangkan kontestasi. Karena itu sebelum masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah resmi ditutup, semua kemungkinan masih ada.
"Publik tentu berharap para figur fokus terhadap ide, pikiran, gagasan hingga program apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan daerah dan masyarakat," kata dia.
Poros Baru di Pilgub Sulsel
Poros baru untuk pemilihan gubernur dan wakil Sulsel terbuka lebar pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilgub Sulsel terdapat beberapa Partai Politik (Parpol) peluang untuk mengusung kader mereka, Mulai dari NasDem 887.682 suara (17,43%), Golkar: 770.454 suara (15.13%), Gerindra: 812.563 suara (15,95%), Partai Demokrat: 423.121 suara (8,31%), PPP: 422.051 suara (8,29%) dan PKB: 389.706 suara (7,65%).
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto mengatakan putusan MK membuat turbulensi bagi elit-elit politik yang tidak bisa mengendalikan Pilkada.
"Artinya ada proses pembicaraan ulang mengenai koalisi dan bisa memicu kenaikan mahar politik," ujar Andi Ali.
Menurut dia, putusan MK memicu orang-orang yang saat ini sudah mulai disingkirkan oleh partai politik yang besar bisa kembali masuk arena. Di Sulsel, beberapa figur yang bisa maju adalah Ilham Arief Sirajuddin dan Adnan Purichta Ichsan, dan beberapa nama lain.
"Ini yang bikin panik elit-elit politik yang sudah siap sebelumnya," ujar Andi Ali.
Seperti di Sulsel, kata Andi Ali, pasangan Andi Sudirman-Fatmawati yang kini sudah memborong parpol mayoritas di DPRD dan dia pastikan pasangan ini akan panik pascaputusan MK. "Karena ini bisa menimbulkan persaingan politik semakin ketat yang selama ini mereka hindari," lanjut dia.
Andi Ali juga menyebutkan pasca Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar juga bisa mengubah konstelasi pilkada dan akan menjadi angin segar bagi seluruh DPD Golkar se-Indonesia.
"Dengan pergantian ketua umum, Golkar bisa mengubah usungannya," ujar dia.
Juru bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan masalah Pilkada serentak setelah Bahlil ditetapkan sebagai ketua umum. "Sampai saat ini belum ada pembahasan setelah putusan MK itu," ujar dia.
Partai berlambang pohon beringin Rindang ini memiliki beberapa kader potensial, mereka adalah Ilham Arief Sirajuddin, Adnan Purichta Ichsan, Indah Putri Indriani hingga Taufan Pawe. Zulham mengatakan, memang pascaputusan MK Golkar sudah bisa mengusung sendiri, maupun di beberapa kabupaten/kota. Namun pihaknya menunggu bagaimana PKPU dan putusan DPP.
"Kami hanya menunggu arahan DPP. Apakah masih mendukung Sudirman-Fatmawati karena ini keputusan terakhir, atau kembali menawarkan opsi-opsi lainya. Semua ini bisa terjadi, apakah mengusung sendiri atau seperti apa," imbuh dia.
Sementara itu, Danny Pomanto mengatakan masih membutuhkan rekomendasi PPP untuk maju di Pilgub Sulsel.
"Kami tetap menunggu rekomendasi dari PPP. Karena itu sudah bentuk komitmen bersama," ujar Danny.
Wali Kota Makassar dua periode itu menyampaikan, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024, bak angin segar bagi demokrasi.
"Bagi kami putusan MK seperti angin segar bagi demokrasi. Memberikan hak kemerdekaan bagi calon dan partai politik," ujar dia.
Menurut dia, dengan keputusan terbaru itu, akan berdampak terhadap kualitas demokrasi yang baik serta dapat memberikan kesempatan kepada figur yang potensial untuk bertarung di Pilkada mendatang.
"Tentu, keputusan MK ini sebagai sebuah pencerdasan demokrasi yang sangat luar biasa. Saya juga sangat bersyukur. Sebab dapat memberikan kesempatan bagi orang-orang baik untuk berjuang," imbuh dia.
Meski begitu, bila merujuk pada aturan terbaru yang memutuskan MK, maka Danny Pomanto bisa maju mulus dalam Pilgub Sulsel. Sebab, saat ini, pihaknya telah mengantongi rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan.
Selain itu, ada banyak parpol yang ingin bergabung bersama pada kontestasi Pilgub mendatang. Salah satunya dari Partai Buruh.
"Saya ditelepon pengurus Partai Buruh untuk bergabung karena mereka mempunyai basis suara rakyat dan akar rumput, jadi tidak ada masalah," imbuh Danny. (suryadi-fahrullah/B)
