ENREKANG, RAKYATSULSEL - Massa dari Koalisi Perjuangan Kedaulatan (KPK) lakukan aksi longmarch dengan membawa kotak sumbangan bertuliskan "Sedekah Untuk Pemerintah", Kamis (22/8).
Harmin Malaka selaku jenderal lapangan mengatakan bahwa aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya tanggungan utang Pemerintah Kabupaten Enrekang.
"Jadi kami mengajak masyarakat untuk membantu meringankan beban pemerintah untuk bisa membayarkan dan melunasi utang kepada pegawai dan rekanannya," ungkap Harmin.
Betapa tidak, besaran utang tersebut nilainya ditaksir mencapai kurang lebih Rp500 Miliar, hampir setara dengan setengah dari jumlah APBD Enrekang saat ini. Padahal kata dia, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Enrekang sangat besar.
"Namun kondisi SDM tidak pernah terkonsolidasi baik dan profesional, apalagi tidak pernah ada dukungan anggaran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang benar. Hal ini tentu menghambat peningkatan produktivitas," kata Harmin.
Dari serangkaian utang pemerintah tersebut, Harmin, tidak hanya bersumber dari Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional namun juga utang pihak ketiga dan tunggakan BPJS semata.
"Pemerintah juga berhutang kepada ASN, P3K, Tenaga Honorer, tenaga keagamaan hingga aparatur Desa. Ini merupakan hal yang sangat miris mengingat eksekusi program dan kebijakan dilapangan selama ini hampir sepenuhnya berada dipundak para pegawai tersebut," tutup Harmin.
Diujung aksi, massa mendatangi kantor bupati Enrekang untuk menyerahkan bantuan yang telah mereka dapatkan dari aksi tersebut namun tidak ada pejabat berwenang yang menemui mereka.
Massa kemudian menitipkan dana dari sumbangan tersebut di depan pintu utama kantor bupati Enrekang. Harapannya, pemerintah bisa menerima dana tersebut.
"Meskipun tidak banyak, namun ini adalah bentuk dukungan kami kepada pemerintah untuk bisa mengurangi beban daerah dan segera bisa membayar lunas gaji, tunjangan para PNS, P3K, Tenaga Honorer, Tenaga Keagamaan hingga aparat desa," tutupnya. (Fadli)
