Bawaslu Minta Perempuan Jangan Hanya sebagai Pelengkap Politik

  • Bagikan
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad (Tengah) saat memberikan edukasi dalam Rapat Stakeholder Bertema, Representasi Perempuan dan Semangat Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah', di Hotel Aryaduta Makassar, Sabtu (24/8). (Fahrul/A)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi selatan meminta kepada perempuan bukan hanya pelengkap atau hanya menjadi objek dalam kontestasi politik. Tapi juga berperan aktif sebagai subjek. Sehingga perempuan harus memiliki kompetensi dalam menentukan sikap politiknya.

"Karena memang selama ini, dalam dunia politik, perempuan sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap. Contoh saja, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di ruang publik atau di parlemen, tidak semua terpenuhi," kata Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, dalam Rapat Stakeholder Bertema, Representasi Perempuan dan Semangat Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah', di Hotel Aryaduta Makassar, Sabtu (24/8).

Sehingga dirinya mendorong bagaimana para kaum hawa meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengawasan Pemilihan terutama menjelang pilkada serentak tahun 2024.

"Peran perempuan mesti dipandang penting untuk ditingkatkan sebagai bagian dari afirmasi perempuan dalam demokrasi dan terutama juga dalam pengawasan partisipatif," jelasnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menekankan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan suasana pemilu yang lebih damai, kritis dan dengan edukasi politik sehat, diharapkan dapat dibangun oleh para praktisi perempuan.

"Saatnya kita mendorong partisipasi perempuan agar lebih luas dan kita berkomitmen untuk memastikan terwujudnya kebijakan pemilihan afirmatif bagi perempuan, " bebernya.

Saiful memberkan Sejumlah strategi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, utamanya adalah keterbukaan akses informasi serta pendidikan politik demokrasi.

"Edukasi tersebut membuka akses bagi perempuan untuk lebih sadar dan aktif terlibat dalam proses politik dan pengawasan di Indonesia," jelasnya. (Fahrul/B)

  • Bagikan