RAKYATSULSEL - Relawan Sekolah Rakyat Nduga Papua mendesak pemerintah untuk memperhatikan pendidikan di 11 distrik di Nduga Papua. Seperti yang dikutip dari laman tribunlombok.com.
Yordan Nyamuk Karunggu selaku Koordinator Umum Sekolah Rakyat Nuwi Nindi Yuguru (SRNNY) Nduga Papua menyampaikan, sejak 2018 semua sekolah ditutup, imbasnya anak-anak di 11 distrik tersebut terlantar pendidikannya.
"Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Nduga untuk memperhatikan nasib pendidikan anak-anak 11 distrik Kabupaten Nduga yang terlantarkan,"ucap Yordan.
Yordan mengatakan ia sudah mengrimkan surat ke Kementerian Pendidikan memohon bantuan Pendidikan, dan rekomendasi dari Kementerian menyarankan, biaya pendidikan non formal tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Saat ini ia dan relawan lainnya sangat berharap pemerintah daerah peduli terhadap kondisi pendidikan di Papua Pegunungan.
Diceritakan Yordan, kondisi pendidikan di sana sangat memperihatinkan, ratusan anak belum bisa baca tulis, bahkan anak usia belasan tahun pun masih buta aksara.
"Sangat miris kondisi pendidikan di sana, kasihan anak-anak ini, mereka ini adalah aset yang diabaikan negara,"terangnya.
Sembari menunggu tindak lanjut dari pemerintah untuk bantuan pendidikan, relawan SRNNY terus bergerak memberi bantuan belajar seadanya pada anak-anak di Nduga Papua.
"Kabupaten Nduga merupakan bagian dari negara Republik Indonesia oleh sebabnya anak-anak Nduga punya hak untuk mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan dan hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun Nduga Papua,"pungkasnya.
