Dalam kasus ini, Soetarmi tak menjelaskan sudah ada beberapa saksi yang telah diperiksa pihaknya. Namun saksi yang diperiksa itu, adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembebasan lahan.
Saksi-saksi yang diperiksa itu mulai dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Pompengan hingga masyarakat.
"Sudah beberapa saksi yang diperiksa, termasuk masyarakat. Masyarakat diminta keterangannya, untuk mengetahui berapa ganti rugi yang diterima," ucap Soetarmi.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan rampungnya pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar tersebut. Peresmian itu dilakukan, pada Jumat (5/7/2024) lalu.
Pembangunan Bendungan Pamukkulu dikerjakan dengan anggaran senilai Rp 1,83 triliun. Pengerjaannya melalui dua paket kontraktor, yakni PT Wijaya Karya (Persero)-PT Daya Mulia Turangga (KSO) serta PT Nindya Karya-PT Virama Wilayah V.
Bendungan Pamukkulu itu, dibangun sejak 2017 dengan daya tampung 82 juta meter kubik. Bendungan itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, diduga pembebasan lahannya bermasalah. (Isak/B)
