Strategi pemeriksaan BPK khususnya pemeriksaan tematik yang berkaitan dengan RPJM setelah disusun oleh BPK dan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah salah satunya melalui Bappenas. Tentu Sinergi dan keterkaitan antar lembaga negara, DPR, DPD dan DPRD merupakan peluang bagi BPK menyusun perencanaan strategis pemeriksaan yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan negara.
Lanjut Andi Yuslim Patawari, hasil analisis menunjukkan bahwa di masa mendatang Badan Pemeriksa Keuangan perlu melakukan peningkatan dalam kebijakan tersebut antara lain yang pertama, seluruh dokumen perencanaan strategis agar memuat pengampu utama masing-masing fokus pemeriksaan, didukung dengan dokumen audit commitment yang ditandatangani oleh masing-masing auditor utama keuangan.
Kedua, kepemimpinan dan komitmen tersebut lebih lanjut perlu didukung oleh manajemen dalam setiap proses perencanaan strategi dan pelaksanaannya agar BPK dapat dengan cepat melakukan rekonfigurasi sumber daya.
Ketiga, perencanaan yang dimuat dalam bisnis case tersebut tidak dapat terlaksana sesuai harapan. "Selanjutnya pentingnya audit atas kemampuan bayar pemerintah atas utang luar negeri. Pentingnya audit penerimaan negara," sambungnya.
Selanjutnya strategi pemeriksaan yang menjamin bahwa opini WTP berbanding lurus dengan berkurangnya tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Sinergi positif dan menciptakan nilai tambah dengan DPR RI melalui rapat konsultatif selama proses pemeriksaan berlangsung yakni dari perencanaan pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Lalu memantapkan posisi Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai Supreme audit institution yang bebas dan mandiri dengan mengatur sendiri tentang hak dan kewajiban pemeriksa dan fleksibilitas anggaran yang diatur antara BPK dan DPR RI.
Dan terakhir, menerbitkan peraturan internal yang mengatur tata kerja anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjamin terciptanya satu keputusan badan yang terbaik yang mengikat dan final. (*)
