MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya integritas dan tata kelola kelembagaan yang kuat dalam pengawasan pemilihan tahun 2024.
Mardiana menyatakan bahwa integritas kelembagaan harus mencakup seluruh ekosistem struktural, termasuk komisioner dan sekretariat panwaslu kecamatan.
"Meski Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab dan fungsi tugas yang berbeda, namun tidak lepas dari keutuhan dalam mempertanggung jawabkan tugas, kewajiban dan kewenangan masing-masing," kata Mardiana Rusli dalam rapat koordinasi yang digelar Bawaslu Luwu Timur pada Selasa (3/9/2024),
Dirinya juga menekankan pentingnya pengelolaan laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, ia mengajak jajaran Panwaslu Kecamatan untuk menginventarisir dokumen dengan baik dan menyelesaikan laporannya dalam waktu cepat.
Selain itu, Mardiana juga menyoroti pentingnya kompetensi aparatur penyelenggara pemilu di tingkat bawah dalam mengawasi tahapan pemilihan, terutama terkait pemutakhiran data pemilih di daerah perbatasan dan transmigrasi.
"Letak geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur yang berada di daerah perbatasan, menjadikannya sebagai daerah yang sangat ketat dalam konteks pergerakan keluar masuknya penduduk," bebernya.
ia menekankan perlunya pengecekan ulang terhadap data kependudukan dan memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Tugas kita adalah memastikan masyarakat bersyarat terdaftar dalam DPT, sebaliknya memastikan masyarakat tidak bersyarat tidak terdaftar dalam DPT. Kompetensi pengetahuan pengawasan tersebut harus diketahui untuk memaksimalkan kerja-kerja kita,"ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar panwaslu kecamatan memaksimalkan kinerja mereka selama masa kampanye dengan membuka ruang diskusi intensif dan menjaga harmonisasi dengan PPK, guna mencegah kekacauan di lapangan.
"Dengan integritas dan tata kelola kelembagaan yang baik, Mardiana berharap Bawaslu dan seluruh jajarannya dapat menjalankan tugas pengawasan dengan optimal, memastikan proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan bebas dari intervensi," jelasnya. (Fahrul/B).
