ENREKANG, RAKYATSULSEL - Puluhan demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Massenrempulu (AME), melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Enrekang, Kamis (12/9).
Dalam aksinya, AME menuntut kejelasan pembayaran gaji PPPK tahun 2024, mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024 oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang.
Mereka juga meminta kejelasan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang menjadi program prioritas PJ Bupati H. Baba yang diprogramkan dibayar enam bulan tapi realisasi hanya dibayar dua bulan kerja.
Jendral lapangan, Akbar dalam orasinya mengatakan persoalan tata kelola keuangan di Enrekang saat ini telah menimbulkan keresahan terkhusus ASN dan PPPK.
"Untuk itulah, kami turun untuk menuntut kejelasan tentang tata kelola keuangan Pemda yang buruk," kata Akbar.
ASN PPPK Pemkab Enrekang formasi 2023 berjumlah 587 orang dengan rincian 313 tenaga guru, 258 Nakes, dan 16 tenaga teknis.
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan SK Pengangkatan PPPK ditandatangani 1 Maret.
"Kemanakah Anggaran Gaji ASN PPPK Belum dibayarkannya mulai Maret sampai Juni ?" kata Akbar.
Demonstran sempat ditemui dan berdialog dengan PLH Sekda Enrekang, Jumurdin. Tapi Mahasiswa tak puas dengan penjelasan PLH Sekda sehingga meninggalkan gedung kantor Bupati Enrekang dan melanjutkan aksi di DPRD Enrekang.
Sementara itu, Sekretaris BKAD Fatahuddin didepan mahasiswa dan Anggota Legislatif yang hadir mengatakan tak bisa menjelaskan secara rinci dari tuntutan Aliansi Mahasiswa Enrekang.
"Tugas saya hanya kordinatif, sehingga tak bisa menjelaskan tuntutan mahasiswa," kata Fatahuddin.
Aliansi Mahasiswa Enrekang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten Enrekang dan berjanji akan turun sampai hak-hak masyarakat tuntas terbayarkan. (Fadli/A)
