MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kuasa hukum pasangan bakal calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin, Farid Wajdi, menilai putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo keliru setelah menggugurkan Trisal atau menyatakannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Farid menjelaskan bahwa KPU Palopo menganggap Trisal TMS karena persoalan ijazah. Menurutnya, seluruh dokumen pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat tersebut sudah diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
"Pada berita acara KPU nomor 300 dalam lampirannya, hasil verifikasi administrasi menyatakan bahwa fotokopi ijazah tidak sah, dan ini yang dipersoalkan. Padahal, berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pendaftaran calon, pasal 145 menjadi pedoman KPU, dan Silon adalah instrumen utama dalam pemeriksaan dokumen," jelas Farid saat dikonfirmasi Harian Rakyat Sulsel, Rabu (18/9/2024).
Mantan Ketua KPU Kota Makassar ini menambahkan bahwa sesuai pasal 113, verifikasi faktual tidak diperlukan kecuali ada keraguan. KPU hanya perlu mencocokkan dokumen yang diunggah di Silon dengan dokumen asli.
"Verifikasi dilakukan hanya jika ada keraguan, dan ada tata caranya. KPU Kota Palopo seharusnya melakukan verifikasi ke partai politik terlebih dahulu. Jika masih ada kekurangan, baru ke calon atau instansi berwenang," katanya.
Namun, menurut Farid, KPU Palopo langsung melakukan verifikasi ke instansi terkait tanpa terlebih dahulu memverifikasi ke partai atau pasangan calon.
"Bahkan, KPU seharusnya mendatangi sekolah tempat Trisal menyelesaikan pendidikannya untuk memeriksa keabsahan ijazah. Jika sekolah tidak ditemukan, baru ke dinas terkait," lanjut Farid.
Saat ini, pihaknya sedang menunggu jadwal mediasi dari Bawaslu setelah pengajuan resmi dilakukan pada Selasa lalu. "Kami menunggu jadwal sidang pertama atau mediasi. Teman-teman Bawaslu memiliki waktu tiga hari untuk memeriksa dokumen," tutupnya. (Fahrullah/B)
