MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Fenomena peretasan oleh Bjorka kembali terjadi pada beberapa data pribadi para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Data Kepala Negara itu sempat ramai beredar di dunia maya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, data yang dibobol oleh Bjorka mencakup informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Tentu saja itu hal tersebut menjadi sebuah pengingat untuk pemerintah agar meningkatkan keamanan sistem atau security system dalam mengorganisir data berkaitan dengan efektifitas pemerintahan.
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan menyampaikan dirinya mengimbau kepada para OPD untuk waspada terhadap gejala atau peretasan.
Bahkan kata dia, terutama untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergantung pada system atau syber, terutama dalam pelayanan masyarakat. Termasuk penguatan firewall atau perlindungan perangkat dari gangguan dari luar.
"Saya dengan kominfo ini, yang jagain security systemnya itu dinas kominfo,ini harus dikuatkan fire wallnya, termasuk aplikasi opd lain," tuturnya saat diwawancara Rakyat Sulsel, Jumat (20/9).
Terpisah, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Muhaimin Iskandar mengatakan ketahanan nasional dilakukan redifinisi.
Kata dia, tak hanya penguatan pada teritorial, tetapi juga penjagaan sistem cyber.
"Ketahanan data pribadi, ketahanan terirori, ketahana dunia maya ini harus sudah masuk rencana penguatan," tuturnya.
Bahkan kata dia, menteri pertanahan harus menambah kemantapan pertahanan pada sistem cyber sebab itu juga masuk urgensi tinggi.
"Pertahanan harus menambah kemantapan Cyber Security," kuncinya. (Abu/B)
