MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Memasuki proses Pilkada serentak 2024, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel), pihak keamanan dalam hal ini kepolisian terus memperkuat kesiapan pengamanan di setiap tahapan proses pesta demokrasi lima tahunan ini.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menjelaskan, pihaknya terus mengupdate langkah-langkah strategis agar situasi tetap aman dan kondusif. Meskipun persiapan pengamanan Pilkada sendiri sudah dilakukan sejak dua bulan sebelumnya.
Polda Sulsel telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya.
"Tujuannya adalah bagaimana kita mempersiapkan pengamanan demi mewujudkan situasi yang aman dan damai menjelang Pilkada serentak 2024," kata Andi Rian saat menjadi narasumber podcast Harian Rakyat Sulsel, Senin (23/9/2024).
Menurut Andi Rian, tahapan pengamanan terus dipantau dan diperkuat. Salah satu contohnya adalah pengamanan pencabutan nomor urut calon kepala daerah, yang menurut laporan dari seluruh wilayah Sulsel, telah berlangsung dengan aman.
Selama tahapan Pilkada berlangsung, Andi Rian menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada hambatan yang signifikan. Koordinasi yang intens antara Polda Sulsel dan berbagai pihak memastikan terciptanya sinergi dan kolaborasi yang baik.
Terlebih selama ini Polda Sulsel telah melakukan pendekatan kepada seluruh elemen terkait, termasuk masyarakat melalui cooling system atau pendekatan persuasif dan preventif yang menyentuh langsung masyarakat.
Program-program ini disebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berbicara dan mencegah masalah kecil yang berpotensi berkembang menjadi konflik besar. Polda Sulsel terlibat dalam berbagai aksi sosial, seperti bakti sosial dan diskusi langsung dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan hukum di tingkat akar rumput.
"Sosialisasi lewat kegiatan bakti sosial juga kita lakukan. Terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat. Selama ini kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial. Ini kita tahu bahwa masyarakat kita ini juga masih banyak di bawa ekonomi rata-rata. Ini juga menjadi bagian dari sasaran kita yang tujuannya adalah selain sosial juga kita menyentuh dan mengajak berbincang sekaligus memecahkan masalah atau persoalan hukum yang ada di masyarakat," ujar dia.
Alumni Akpol 1991 itu juga menerangkan program bakti sosial bukanlah hal baru di Polda Sulsel. Sejak Andi Rian menjabat pada Desember 2023, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan di wilayahnya.
Bentuk kegiatan yang dilakukan bervariasi, mulai dari penyaluran sembako hingga pelayanan kesehatan gratis. Bahkan, program bedah rumah dan pembangunan sarana air bersih telah tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Kegiatan sosial ini sendiri memiliki tujuan ganda, yakni membantu masyarakat sekaligus mencegah potensi konflik menjelang Pilkada dan Pemilu.
"Program bedah rumah dan bantuan air bersih ini tersebar merata di seluruh Sulsel," jelas Andi Rian.
Sementara mengenai Sulsel yang masuk dalam lima besar provinsi rawan Pilkada berdasarkan data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu, Andi Rian mengatakan hal ini tidak perlu menjadi alasan untuk khawatir, melainkan sebagai tolok ukur kesiapan aparat.
"Ini menjadi alat ukur bagi Polda Sulsel untuk mempersiapkan pengamanan lebih baik," sebutnya.
Polda Sulsel, kata dia, terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, dan potensi konflik bisa diminimalisasi.
Ia juga mengakui bahwa ada beberapa daerah di Sulsel yang dianggap rawan berdasarkan sejarah konflik di Pilkada sebelumnya, serta jumlah kontestan yang bertarung di setiap wilayah. Sebagai contoh, di Makassar terdapat empat pasangan calon, sehingga metode mitigasi keamanan di kota ini tentu lebih kompleks dibandingkan daerah lain.
"Ada beberapa parameter yang kita gunakan di Sulsel ini. Kita lihat stori ada daerah yang sering terjadi konflik dalam proses Pilkada, ini tentunya kita antisipasi. Menjadi satu bagian untuk dijadikan ukuran, kemudian juga kita melihat sebanyak apa kontestan. Contoh provinsi kita punya dua pasang, kemudian di daerah di Makassar ini ada empat pasang, tentu metode mitigasinya berbeda dan ukuran kerawanannya juga tentu berbeda," terangnya.
Sementara untuk netralitas Polri yang juga menjadi salah satu isu krusial, Andi Rian menyebut aturan mengenai netralitas Polri, TNI, dan ASN sudah sangat jelas, diatur dalam UU Pemilu serta diperkuat oleh peraturan Kapolri.
Bahkan, dalam dua tahun terakhir, Kapolri telah menerbitkan dua surat telegram khusus yang menekankan pentingnya menjaga prinsip netralitas.
Bagi anggota Polri yang melanggar, disebut ada sanksi yang bisa berupa disiplin, seperti penempatan di tempat khusus selama 30 hari, hingga sanksi etik yang lebih berat.
Andi Rian juga mengungkapkan bahwa pada tahap awal Pilkada, pihaknya telah menemukan dua personel yang terbukti terlibat langsung dalam proses politik. Mereka saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sanksi terberat bagi pelanggaran netralitas adalah PTDH (Pemecatan Dengan Tidak Hormat), tapi itu tergantung dari sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan," sebut Andi Rian.
Andi Rian menegaskan, bahwa dalam menjalankan tugas pengamanan Pilkada, pendekatan yang dilakukan Polda Sulsel tidak hanya berbasis pada pengamanan fisik (pagar betis), tapi juga langkah persuasif dan preventif.
Polri berupaya mencegah konflik dengan "mendinginkan" suasana, sehingga masyarakat bisa menjalani proses demokrasi ini dengan damai, tanpa terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik.
"Kita melakukan upaya pendinginan terhadap situasi proses demokrasi ini berjalan. Jangan kita sama masyarakat Sulsel terjadi konflik hanya gara-gara berbeda pilihan," pesan dia. (isak pasa'buan/C)
