“Hari ini bersatu untuk menyuarakan situasi demokrasi saat ini yang tidak baik-baik saja. Yang juga memperjuangkan kedaulatan rakyat atas tanah-tanah dan ruang-ruang hidup mereka,” sebutnya.
Lebih lanjut, Suryani mengatakan karena momentum HTN bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Sulsel, maka ia berharap perwakilan rakyat yang baru dilantik dapa melihat situasi konflik agraria di Sulsel.
“Hanya kebetulan dengan pelantikan DPRD, tetapi harapannya mereka DPRD yang terpilih dan dilantik itu, bisa betul-betul melihat situasi konflik agraria yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya konflik perkebunan skala besar yang terjadi,” pesannya.
Adapun tuntutan massa aksi ini antara lain:
- Mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional.
- Menolak dan melawan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional dan Takalar.
- Menolak pembaharuan HGU PT. Lonsum Bulukumba.
- Menolak pembangunan dan perluasan MNP.
- Menghapus zona tambang pasir laut dan reklamasi dari Perda RTRW Sulsel.
- Menolak reklamasi Pulau Lae-lae.
- Melawan penggusuran di Barabaraya, Beroangin, Ujung Tanah, Pedagang Pintu 0 Unhas, dan Tanjung Alang.
- Menolak JUPK PT. Vale Luwu Timur dan KK PT. Masmindo Dwi Area di Kabupaten Luwu.
- Menghentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.
- Mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya (Bank Tanah, HPL, dll).
- Menolak pembangunan geotermal serta proyek energi dan solusi palsu terkait krisis iklim.
- Mengesahkan RUU tentang masyarakat adat dan RUU PPRT.
- Mencabut PP 26 tentang pemanfaatan sedimentasi laut.
- Mengusut tuntas dan menangkap para mafia tanah.
- Menolak RUU Penyiaran.
- Mencabut Permendikbud No. 2 Tahun 2024.
- Mewujudkan Perda Ketenagakerjaan di Sulsel.
- Mencabut SK skorsing dan Surat Edaran di Kampus UINAM.
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.
