MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan inflasi di Sulampua masih tetap terjaga namun, biaya distribusi menjadi tantangan dalam mengendalikan harga.
"Sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah non sentra produksi," ujarnya
Menurut Destry, sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua.
"Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua," pungkasnya.
Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.
"Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi," ujar Destry
Dirinya juga menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, mendukung langkah sinergi TPID wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan.
Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antar waktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.
Ferry juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.
Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Tahun 2024 diharapkan inflasi dapat terus terkendali.
GNPIP juga diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi antara lain peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah. (Hikmah/A)
