JAKARTA, RAKYATSULSEL - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Hamka B Kady menegaskan, amanah yang diberikan rakyat bukanlah perkara ringan. Ada harapan besar dari masyarakat Sulawesi Selatan yang harus dikawal dan diwujudkan.
”Saya ini terpilih kan karena kehendak masyarakat dan garis tangan dari Tuhan, tentu saya juga harus menjadi orang terdepan yang memperhatikan mereka. Harapan mereka harus saya emban dengan baik,” ujarnya, Selasa (1/10/2024).
Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai aspirasi dan gelontoran anggaran untuk berbagai program yang tepat sasaran akan terus dilanjutkan. Seperti halnya bedah rumah, bantuan dana desa, jalan desa, dan berbagai program padat karya lainnya yang tujuan serta manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Yang sifatnya untuk kesejahteraan rakyat, itu wajib diteruskan. Saya kan bawa bedah rumah, kemudian juga jalan desa, dana desa, dan berbagai aspirasi yang lainnya harus dimaksimalkan lagi,” tuturnya.
Selain itu, dalam hal fungsi pengawasan, dia juga akan terus memonitor semua kementerian yang menjadi mitra kerjanya mendatang. Termasuk juga fungsi regulasi yanh dia miliki.
”Tentu sekaitan dengan tiga fungsi DPR itu akan terus ditegakkan juga. Trntunya berbasis keberpihakan terhadap kemaslahatan masyatakat secata luas,” kata dia.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik pada 1 Oktober 2024. Sebelum pelantikan anggota baru, DPR akan menggelar Rapat Paripurna terakhir untuk periode 2019-2024. Rapat itu akan membahas soal tugas-tugas akhir anggota DPR periode saat ini, hingga tugas-tugas berlanjut untuk DPR periode selanjutnya.
"Apa yang akan dibahas di tanggal 30 September paripurna terakhir, menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya," jelas Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Menyelesaikan juga hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada waktu yang akan datang, seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya," tambah Puan.
Terkait wacana untuk penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) cucu Bung Karno tersebut menyatakan DPR masih terus melakukan pematangan.
Puan kembali menegaskan, penambahan AKD seperti komisi merupakan antisipasi yang dilakukan DPR untuk mengakomodir rencana penambahan pos kementerian atau badan dalam pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Penambahan kementerian dan komisi sedang dikaji. Ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober (pelantikan presiden terpilih)," terang mantan Menko PMK tersebut.
Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif. Apabila nantinya akan ada penambahan AKD, ia menegaskan semua hal akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.
"Jadi kita akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana mekanismenya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian terlewati sehingga nantinya tidak ada yang dilompati mekanismenya," pungkas Puan. (*)
