MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Jumrana menyebutkan bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini hampir dipastikan akan muncul kampanye negatif atau kampanye hitam.
Pernyataan ini disampaikan saat Mafindo Kota Makassar menggelar Diskusi Publik dengan tema "Buzzer dan Black Campaign di Media Sosial Jelang Pilgub dan Pilwalkot/Pilbup Sulsel" di Hotel Arthama Makassar, Selasa (1/10/2024).
Jumrana menjelaskan bahwa kampanye hitam harus dibedakan dari kampanye negatif. Kampanye negatif berangkat dari informasi yang benar untuk menyerang kelemahan dan kesalahan kandidat lawan, sementara kampanye hitam adalah informasi yang disebarkan dalam bentuk disinformasi, hoaks, dan manipulatif untuk mendiskreditkan lawan politik. "Kampanye hitam sangat berbahaya karena cenderung menyerang personal dan memperlemah kewibawaan seseorang," ujarnya.
Di era informasi saat ini, media sosial mulai marak digunakan oleh para kandidat untuk melakukan serangan kampanye hitam melalui buzzer. "Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk bijak dalam bermedia sosial," harapnya.
Jumrana menyebutkan bahwa buzzer umumnya banyak menggunakan platform media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, X, dan WhatsApp untuk menyebarkan kampanye hitam.
"Umumnya, kampanye hitam disebarkan di grup tertutup dan kemudian diperluas oleh anggota grup. Ini adalah gambaran kampanye hitam yang banyak disebarkan dalam bentuk kombinasi teks dan video," bebernya.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menilai bahwa media sosial sebagai alat kampanye memiliki dampak positif bagi keterkenalan kandidat. Namun, kondisi tersebut juga semakin memudahkan penyebaran berita bohong dan menciptakan kampanye hitam.
