"Lima tahun terakhir, kami merasakan banyak kebijakan Pemda yang positif bagi honorer. Dengan adanya SINONA, kami berharap lebih banyak honorer diangkat menjadi P3K," ujar Nursyamsi.
Nikmawati, honorer Dinas Perhubungan yang telah mengabdi hampir 20 tahun, menyebutkan bahwa SINONA adalah bukti keseriusan Pemda dalam mengurus Non ASN. "Dengan pemetaan tenaga Non ASN melalui SINONA, honor dan gaji kami semakin teratur, dan perhatian Pemda terhadap peningkatan status honorer ke PPPK semakin jelas," ungkapnya.
Senada dengan Nikmawati, Ismail, yang juga bekerja di Dinas Perhubungan selama 20 tahun, memuji aplikasi SINONA karena berhasil menjaga validitas data Non ASN dan mencegah manipulasi data siluman.
"Sebelumnya, banyak yang menggunakan SK siluman. Lima tahun terakhir, kesejahteraan honorer meningkat dengan adanya kenaikan upah yang dulunya sangat rendah," kata Ismail.
Sementara itu, Abd. Musaddad, honorer di BPBD, mengungkapkan rasa syukurnya atas penerapan peraturan bupati tentang SINONA yang mencegah penambahan Non ASN sembarangan.
"Kami juga bersyukur dengan dibukanya formasi CPNS dan PPPK yang telah membantu banyak Non ASN menjadi PNS dan PPPK," jelas Musaddad.
Andi Besse Riana, Non ASN di Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang telah bekerja selama 19 tahun, turut merasakan dampak positif kebijakan pemerintah daerah dalam 5 tahun terakhir.
"Alhamdulillah, kebijakan Pemda sangat membantu Non ASN. Dengan adanya pengangkatan P3K, khususnya tenaga K2 seperti saya, kami diberi kesempatan untuk menjadi tenaga PPPK," pungkas Andi Besse Riana. (Irwan)
