Polemik Eksistensi RT/RW di Makassar: Antara Janji Politik dan Tumbal Pemilu

  • Bagikan
Ilustrasi

Salah satu pasangan calon wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Uskara (INIMI), menjanjikan kenaikan insentif RT/RW hingga Rp3 juta per bulan. Program ini merupakan bagian dari visi "Tiga Kali Tambah Baik", yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.

Politisi PPP, Rahmat Taqwa Qurais (RTQ), menilai bahwa dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang mencapai Rp2 triliun, insentif RT/RW bisa lebih tinggi lagi. "Target PAD Rp3 triliun akan mampu mengakomodasi kesejahteraan RT/RW hingga Rp3 juta per bulan," jelasnya.

Sementara itu, pasangan calon wali kota lainnya, Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati), juga berkomitmen untuk meningkatkan insentif RT/RW menjadi Rp2 juta per bulan. Menurut Andi Seto, peran RT/RW sangat penting dalam menjaga akurasi data penduduk dan mendukung program pemerintah, seperti penggratisan iuran sampah.

Di sisi lain, polemik pergantian ketua RT/RW jelang Pilkada juga mencuat. Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, menyatakan akan menyelidiki alasan di balik pemberhentian sejumlah Ketua RT/RW yang diduga bermotif politik.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti hal ini, menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya kepentingan politik di balik pemecatan tersebut.

"Saya menerima laporan adanya pemecatan ketua RT/RW tanpa alasan yang jelas di beberapa kecamatan. Ini harus diselidiki agar tidak terjadi ketidakadilan," ujarnya.

Meski janji politik terhadap RT/RW terus mencuat, publik diminta lebih rasional dalam menilai tawaran para kandidat, dan memastikan bahwa insentif yang dijanjikan tidak hanya sebatas populisme politik tanpa realisasi yang jelas. (Yadi/B)

  • Bagikan

Exit mobile version