MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara mengatakan jika pihaknya sudah menerima laporan terkait adanya pejabat setingkat Kepala Dinas dan Camat yang tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.
"Ada banyak informasi yang masuk kepada kami, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Mereka diketahui mendukung hingga mengkampanyekan calon tertentu," kata Imam Fauzan, Ahad (6/10/2024).
Mantan anggota DPRD Sulsel ini menyebutkan dari laporan tersebut juga disebutkan bahwa sejumlah ASN di Gowa bergerak untuk pemenangan salah satu kandidat di Pilkada Gowa 2024.
"Kami tahu kok. Ada Eselon II yang setingkat kepala dinas yang keras mainnya. Ada juga yang main aman. Kami semua tahu kok siapa-siapa mereka," ucapnya.
Selain kepala dinas, lanjut Imam, banyak juga camat yang secara terang-terangan melakukan manuver mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Ada pertemuan ini, ada pertemuan itu, kami tahu semua," lanjutnya
Hanya memang, Imam belum mau mengungkap siapa-siapa kepala dinas dan camat yang dituding berpihak memenang salah satu calon di Pilkada Gowa.
"Kalau kami, tiap ada laporan yang kami terima, pasti kami akan laporkan ke Bawaslu Gowa sebagai penyelenggara yang berhak menindak tiap pelanggaran di pilkada," tegasnya.
Kendati demikian, Imam masih berharap, agar para ASN yang mencoba 'bermain api' itu untuk kembali bersikap netral di tiap momentum politik.
"Karena jujur, kami sangat menginginkan netralitas ASN di pilkada. Mari ciptakan pemilihan yang betul-betul netral, tanpa paksaan, dan sesuai hati nurani," kata Imam.
Bagi Imam, bila para ASN ataupun pihak-pihak yang tidak berhak ikut 'bermain' di pilkada menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan melahirkan kualitas demokrasi yang baik juga. "Dan pastinya juga akan melahirkan pemimpin atau kepala daerah yang layak di Kabupaten Gowa," jelasnya.
Soal 1 Kadis dan Camat tersebut memberikan dukungan kepada Amir Uskara, Imam menyebutkan pasangan nomor 1 ini hanya meminta kepada mereka agar netral dan tidak mengkampanyekan dirinya sebagai kepala daerah.
"Pak Amir tahu konsekuensinya jika ada pejabat dan oknum kepala desa berpolitik praktis. Pak Amir hanya sampaikan tidak usa kampanyekan saja, cukup netral saja," tutupnya. (Fahrullah/B)
