Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami secara mendalam setiap usulan yang diajukan oleh pasangan calon.
“Masyarakat harus tahu arah pembangunan yang ditawarkan. Jangan sampai memilih hanya karena gimik kampanye, sembako, atau janji-janji pragmatis yang sulit dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, Rizal menyoroti banyaknya janji kampanye yang tidak sesuai dengan kewenangan kepala daerah.
Ia mencontohkan calon bupati atau wali kota yang berjanji untuk meningkatkan potensi laut, padahal pengelolaan laut adalah kewenangan provinsi. Begitu juga dengan janji-janji terkait tambang, yang sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan bahwa kandidat belum memahami batas kewenangan yang ada. Hal ini juga mencerminkan bahwa visi dan misi mereka tidak dibangun dengan pemahaman yang jelas mengenai struktur pemerintahan dan pembagian tugas,” tambah Rizal.
Rizal juga menekankan pentingnya melibatkan orang-orang kompeten, baik akademisi maupun praktisi, dalam debat kandidat di kampus. Debat harus menjadi ruang ilmiah yang benar-benar mendalam, melibatkan ahli untuk membedah visi dan misi para calon secara objektif.
“Kampus bukan sekadar tempat debat simbolis, tetapi harus menjadi ruang akademik yang menggali gagasan secara mendalam. Diskusi harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menilai kelayakan visi dan misi calon,” ujar Rizal.
