TAKALAR, RAKYATSULSEL - Mantan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Aswin Madjid mengatakan kondisi pemerintahan di daerah itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia menyatakan Takalar mengalami banyak kemunduran dalam dua tahun terakhir ini.
"Banyak hal yang menjadi indikator pemerintahan di Takalar memprihatinkan," kata Aswin, Sabtu (12/10/2024).
Aswin merespons pernyataan calon bupati Takalar, Muhammad Firdaus yang menyebutkan bahwa pemerintahan di Takalar ibarat perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Pernyataan itu terlontar dari Firdaus saat kampanye di Kecamatan Polsel, beberapa waktu lalu.
Menurut Aswin, indikasi tidak membaiknya pemerintahan di Takalar adalah pencairan anggaran dana desa (ADD) dan BHPR yang terus tersendat-sendat. Selain itu pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selalu menuai keluhan.
"Belum lagi soal banyak proyek yang belum terbayar dan berbagai proyek yang sudah ada di DPA tapi belum dijalankan," kata Aswin.
Dia mengatakan, permasalah tersebut kerap dipelintir sebagai akibat dari pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, sambung Aswin, itu hanya upaya mengkambinghitamkan pinjaman PEN untuk menutupi kelemahan yang terjadi saat ini.
"PEN ditutupi oleh dana alokasi umum. Padahal masalahnya sebenarnya terletak pada program pendapatan asli daerah yang tidak terealisasi," tutur Aswin.
Dia mengatakan, pada September 2024, laporan pemerintah ke DPRD Takalar, realisasi PAD hanya mencapai 1,16 persen, padahal saat ini sudah berada di penghujung tahun.
"Smart PAD kami nilai gagal total dan sepertinya peralatannya sudah banyak yang ditarik dari objek pajak," imbuh Aswin.
Menurut Aswin Madjid, banyak objek PAD yang potensial tapi tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik. Dia mencontohkan keberadaan Rumah Sakit Internasional Takalar yang sejatinya bisa berpotensi menghasilkan pendapatan.
"Dulu kami di DPRD memberikan anggaran puluhan miliar di tahun 2023 dan 2024 dengan harapan dalam setahun menghasilkan PAD bisa meningkat, ternyata untuk pengurusan IMB saja tidak bisa diselesaikan," ucap dia.
Aswin mengatakan Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle yang sudah bagus malah terancam diturunkan kelas klaimnya oleh BPJS dari tipe C ke tipe D.
"Ini kembali membuktikan bahwa pemerintahan 2023-2024 gagal mengelola objek PAD yang nilainya cukup besar," tegas dia. (*)
