Ribuan Tenaga Honorer Geruduk DPRD Sulsel, Minta Diikutkan Seleksi P3K

  • Bagikan
Tenaga honorer dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) se-Sulsel, saat mendatangi kantor DPRD Sulsel, di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Senin (14/10/2024) siang.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ribuan tenaga honorer geruduk kantor DPRD Sulsel, di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Senin (14/10/2024) siang. Mereka mendatangi gedung perwakilan rakyat untuk menuntut keadilan setelah sekian lama menjadi honorer. 

Adapun tenaga honorer yang berjumlah kurang lebih 1.700 ini merupakan petugas pintu air dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) se-Sulsel.

Sebelum berorasi di depan gedung DPRD Sulsel, mereka awalnya berkumpul di kantor Dinas PU Pera Provinsi Sulsel Jalan AP Pettarani lalu berjalan ke kantor DPRD Sulsel. Mereka datang jauh-jauh meninggalkan daerah mereka untuk menuntut keadilan setelah sekian lama menjadi honorer. 

Salah seorang massa aksi bernama Andi Irfandi mengatakan, pihaknya turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Ia merasa tak sanggup meratapi nasib jika harus menjadi honorer selama berpuluh-puluh tahun. 

"Tuntutannya, jadi kami minta untuk diikutkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Irfandi saat diwawancara di lokasi.

Sambil menahan luapan emosinya, Andi Irfandi mengungkapkan bahwa mereka yang turun ke jalan merupakan petugas yang telah lama menjadi honorer. Dan tak kunjung terangkat. 

"Yang datang hari ini itu rata-rata sudah lama honorer, ada yang sudah lima tahun, 20 tahun, bahkan ada yang dua bulan lagi pensiun," tutur Irfandi. 

Sementara Isran (47), salah satu massa dari Bajo Kabupaten Luwu mengaku telah menjadi honorer sejak 2005 lalu. "Saya dari 2005 jadi honorer, sampai sekarang belum terangkat. Susah sekali," ucap Isran dengan penuh emosi.

Setelah melihat informasi di handphonenya terkait rencana aksi unjuk rasa, Isran mengaku terpanggil untuk datang ke kota daeng. "Saya datang ke sini berharap bisa masuk PPPK. Untuk memperbaiki nasib," tukasnya. 

Isran mengutarakan, penghasilan sekitar Rp2,2 juta perbulan selama menjadi honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Ini tidak cukup untuk kebutuhan hari-hari, ada anak sekolah, mana untuk makan juga. Makanya kami ini menuntut agar diikutkan seleksi PPPK agar ada perbaikan nasib," imbuhnya. (Isak//B)

  • Bagikan