MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar saling adu strategi dalam menggarap basis suara menjelang pelaksanaan pilkada serentak, November mendatang. Berbagai rayuan politik ditawarkan untuk mendapatkan kepercayaan dari elektorat.
Tidak tanggung-tanggung, para kandidat merancang program yang pro rakyat dengan iming-iming berbasis gratis. Politik gratis ini memang bisa memukau para pemilih, tetapi dalam banyak kasus sering kali tidak relevan dengan realitas anggaran daerah. Calon pemilih diminta tidak mudah terbuai dan jeli menerima program apalagi baru sebatas janji.
Dua pasangan kandidat yang menggaungkan beberapa program gratis adalah Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham dan Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi. Appi-Aliyah menjanjikan iuran sampah gratis, sedangkan Seto-Kiki menjajakan pendidikan gratis paripurna untuk sekolah negeri dan swasta.
Dua pasangan lainnya yakni Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Amir Uskara (INIMI) menjanjikan gaji RT/RW naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, dan Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) menjanjikan Rp 10 juta untuk modal usaha kepada ibu-ibu rumah tangga.
Menyikapi janji-janji yang terbilang menggiurkan itu, pengamat politik dari Post Politica Indonesia, Anis Kurniawan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan lebih kritis dalam menilai program-program tersebut. Menurut dia, taktik politik berbasis gratis bukanlah hal baru dalam ranah politik Indonesia.
"Taktik ini sudah lama digunakan, bahkan sejak Era Reformasi. Janji-janji ini memang bisa memukau para pemilih, tetapi dalam banyak kasus sering kali tidak relevan dengan realitas anggaran daerah," kata Anis,kepada Rakyat Sulsel, Senin (14/10/2024).
Dia menjelaskan, bahwa sering kali setelah terpilih kandidat yang mengusung program gratis justru tidak dapat mewujudkannya. Hal ini, kata Anis, terjadi karena adanya ketidakcocokan antara janji politik dan regulasi atau kemampuan anggaran daerah.
"Banyak yang menjanjikan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah hal itu bisa diwujudkan secara realistis. Pada akhirnya, janji itu hanya menjadi semacam ‘gincu’ yang terlihat menarik saat kampanye, namun tidak bisa direalisasikan sepenuhnya setelah pemilihan," imbuh Anis.
Meski demikian, Anis mengakui bahwa di beberapa daerah, taktik politik gratis berhasil diterapkan karena telah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan aspek penganggaran yang tepat.
"Jika janji politik gratis ini dirancang berdasarkan studi yang matang dan sesuai regulasi, maka itu bisa diwujudkan dan dipertanggungjawabkan," kata dia.
Sebaliknya, tanpa itu semua, sambung Anis, janji semacam ini hanya akan menjadi janji utopis yang sulit terwujud. Anis pun menyoroti beberapa janji program gratis dari para kandidat wali kota Makassar. Misalnya, program pasangan bertagline MULIA yang menjanjikan iuran sampah gratis. Menurut Anis, janji ini sebenarnya sangat mungkin diwujudkan, tetapi bergantung pada bagaimana pemerintah kota selama ini mengelola sampah.
"Retribusi sampah di Makassar sebetulnya terkait dengan Perda Tata Kelola Sampah yang sudah ada. Bila tata kelola sampah diperbaiki, pemerintah kota bisa menggratiskan iuran sampah. Bahkan, jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi insentif RT/RW," ujar dia.
Anis juga mempertanyakan apakah janji penghapusan iuran sampah tersebut akan disertai dengan perbaikan tata kelola sampah dari hulu ke hilir.
"Bukan hanya soal gratis atau tidak, tetapi apakah gagasan ini juga meliputi penataan kembali Tempat Pembuangan Akhir Antang yang masih bermasalah, atau mendorong pengelolaan sampah berbasis RT/RW," sambung Anis.
Selain itu, pasangan SEHATI yang menawarkan program seragam sekolah gratis juga ikut disorot. Termasuk pasangan INIMI yang berjanji akan menaikkan gaji RT/RW menjadi Rp2,5 juta per bulan dan janji modal usaha sebesar Rp10 juta yang juga diajukan oleh pasangan AMAN.
Anis mengingatkan bahwa masyarakat perlu mempertanyakan apakah program-program tersebut apakah benar-benar akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan Makassar atau sama saja dengan kondisi sebelumnya.
"Apakah program gratis ini benar-benar menjawab problem fundamental di Makassar, atau justru hanya menangani masalah sekunder yang tidak memberikan dampak besar bagi perubahan kota," tutur Anis.
Dia juga menyoroti kurangnya ruang diskusi publik yang mendalam mengenai tawaran-tawaran politik dari para kandidat. Menurut Anis, program-program yang dijanjikan para pasangan calon (paslon) hanya disampaikan secara sepintas melalui alat peraga kampanye atau pidato di acara-acara tertentu, tanpa ada penjelasan lebih rinci di ruang publik. Dengan begitu, Anis berharap warga Makassar bisa lebih kritis lagi dalam menilai program gratis yang dijanjikan para kandidat.
"Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai program tersebut untuk memastikan apakah janji itu realistis atau justru utopis. Jangan hanya terbuai oleh janji-janji indah. Pemilih harus lebih jeli dan bertanya apakah program itu masuk akal, apakah bisa diwujudkan, dan apakah benar-benar menjawab masalah yang dihadapi kota ini," ucap dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memahami program-program ini. Ia menyarankan agar masyarakat mencermati secara komprehensif visi dan misi para kandidat.
“Visi dan misi ini nantinya akan menjadi dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di sinilah poin-poin janji kampanye akan dituangkan secara resmi,” ujar Rizal.
Rizal menekankan pentingnya memahami detail dari setiap janji politik. Misalnya, janji mengenai iuran sampah gratis. Menurut dia, program ini mungkin akan diterapkan bertahap, misalnya, hanya berlaku bagi masyarakat miskin di tahun pertama dan diperluas di tahun berikutnya.
Begitu pula dengan janji seragam sekolah gratis apakah dilakukan secara bertahap atau tidak. Menurut Rizal, langkah ini lebih realistis untuk diterapkan, dibandingkan janji yang langsung menggratiskan seragam untuk semua siswa.
“Bisa jadi hanya untuk siswa baru di jenjang Sekolah Dasar pada awalnya, kemudian diperluas ke jenjang lainnya,” ucap Rizal.
Janji lain yang juga menarik perhatian adalah kenaikan gaji RT/RW hingga Rp2,5 juta per bulan. Rizal mengingatkan, kenaikan ini harus didasarkan pada indikator kinerja yang jelas.
"Gaji tidak bisa dinaikkan begitu saja tanpa ada peningkatan kinerja. Pemerintah harus menetapkan standar kerja yang jelas agar kenaikan gaji ini adil dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.
Namun di balik semua itu, menurut Rizal, seluruh janji politik ini hanya dapat direalisasikan jika pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kunci keberhasilan janji-janji ini adalah pada peningkatan PAD. Jika PAD tidak naik, sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan program-program itu,” imbuh Rizal.
Dia mencontohkan, jika iuran sampah digratiskan, APBD Makassar akan terbebani hingga Rp300-400 miliar, itupun baru pembayaran retribusi. Belum termasuk pada pengelolaan sampah di hilir jika itu menggunakan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
"Kan setelah dibayar itu iuran belum selesai karena sampah itu harus diangkut, diolah dan pakai uang lagi. PSEL juga, itu kalau tidak salah sekitar Rp 150 miliar kalau itu jalan. Berarti Makassar ini pada salah satu bidang akan menghabiskan sampai Rp 500-600 miliar hanya untuk urusan sampah, belum janjinya yang lain," kata Rizal.
Untuk itu, Rizal mengingatkan masyarakat harus jeli dan memahami kemampuan dari kandidat jika terpilih apakah bisa merealisasikan program tersebut atau hanya sebatas janji untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Sisi lain, kata Rizal masyarakat juga harus memahami bahwa dalam pemerintahan daerah atas batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. "Ada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota, terutama dalam bidang pendidikan, yang perlu diperhatikan,” ujar dia.
Ia menekankan bahwa program-program seperti ini sering kali diungkapkan secara besar-besaran tanpa disertai indikator-indikator yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai janji-janji kampanye. Rizal juga menekankan pentingnya strategi peningkatan PAD untuk mendukung janji-janji politik tersebut. Tanpa peningkatan PAD, janji politik hanya akan menjadi angan-angan yang sulit diwujudkan.
“Masyarakat jangan hanya melihat janji yang disampaikan, tapi juga bagaimana pemerintah nantinya bisa merealisasikan janji tersebut,” imbuh dia.
Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan, beberapa program unggulan, mulai iuran sampah gratis, pemberian atribut seragam sekolah bagi siswa, serta pembangunan stadion dan bantuan UMKM bagi ibu rumah tangga.
"Jadi, program ini akan menjadi fokus kami di Pilwali Makassar. Dan kami akan jalankan sebagai program jangka pendek dan jangka panjang," ujar Appi.
Menurut Appi, bila diberi amanah untuk menjadi wali kota, maka berbagai persoalan akan segera ditangani. Mulai dari hal-hal vital yang mendasar sampai pada ranah hiburan dan ekonomi kreatif. Hal pertama yang ditawarkan adalah persoalan subsidi retribusi sampah. Kata dia, masyarakat yang berada dalam taraf ekonomi menengah ke bawah tidak perlu lagi memusingkan iuran sampah, sebab akan digratiskan oleh pemerintah.
"Masalah sampah harus tuntas dan ibu-ibu semua tidak perlu lagi bayar iuran. Rp 25 ribu itu memang terlihat kecil bagi segelintir orang, tetapi sangat terasa bagi masyarakat," tutur Ketua Golkar Makassar ini.
Appi menyoroti permasalahan sudah lama dirasakan warga terkait pengelolaan sampah di TPA Antang, yang selama ini hanya dijanjikan tanpa ada aksi nyata dari pemerintah. Dia menyadari bahwa kondisi TPA Antang yang semakin memprihatinkan telah berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan warga di sekitar lokasi tersebut.
"Jika diberi amanah sebagai Wali Kota, pembenahan TPA Antang akan menjadi salah satu prioritas kami untuk diselesaikan secepat mungkin," ujar Appi.
Menurut Appi, salah satu solusi yang akan dilakukan adalah modernisasi sistem pengelolaan sampah di TPA Antang agar lebih ramah lingkungan dan tidak lagi menimbulkan masalah bagi warga sekitar. Selain itu, berencana untuk membangun fasilitas daur ulang yang lebih efektif sehingga volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang signifikan.
"Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tentang menjaga kesehatan warga dan lingkungan sekitar. Kita akan pastikan TPA Antang ini dibenahi dengan sistem yang modern dan ramah lingkungan," tambah dia.
Adapun, juru bicara Tim Seto-Kiki, Bahtiar Maddatuang mengatakan pasangan memiliki tiga program gratis yakni pendidikan, kesehatan, hingga iuran sampah.
"Pendidikan dan kesehatan saya kira sudah terbukti dilakukan Andi Seto saat menjadi Bupati Sinjai. Ini akan dilakukan juga di Makassar," kata Bahtiar.
Untuk layanan pendidikan, kata dia, sejauh ini memang biaya pendidikan di Makassar sudah tidak ada lagi. Namun masyarakat masih membeli seragam. "Seragam sekolah semua digratiskan," ujar dia.
Adapun mengenai kesehatan, masyarakat Makassar tinggal membawa identitas kependudukan atau KTP ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan.
"Bila ada masyarakat sakit tinggal bawa KTP ke rumah sakit milik pemerintah kota. Saya kira pelayanan dan fasilitas rumah sakit pemerintah Kota Makassar tidak jauh beda dengan rumah sakit lain," ujar Bahtiar.
Bahtiar juga menyebutkan selama ini warga Kota Makassar membayar iuran sampah. "Kalau Pak Seto jadi wali kota, tidak ada lagi iuran sampah. Pokoknya tidak ada lagi biaya iuran sampah," imbuh dia.
Sementara itu, juru bicara pasangan Indira-Ilham, Husnul Mubarak mengatakan program yang dicanangkan adalah bagian dari keberlanjutan pemerintahan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto.
"Program sudah berjalan selama kepemimpinan Danny Pomanto dan akan terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya oleh Indira-Ilham," kata Husnul.
Dia mengatakan, bila pasangan ini terpilih, sesuai visi misi akan melanjutkan program Danny Pomanto yang baik selama ini. Misalnya, menjadikan Makassar peraih Adipura. "Artinya Makassar sudah dianggap memiliki manajemen persampahan yang baik sehingga berhak atas piala Adipura," ujar dia.
Menurut Husnul, program lain yang akan ditingkatkan adalah penataan lorong di Makassar yang menjadi ikon dan pusat pertumbuhan ekonomi kecil dan kreatif.
"Nah, sisa dijaga dan dilanjutkan menjadikan lorong sebagai tempat hunian yang nyaman," ujar dia.
Dia juga menanggapi survei Indikator yang menempatkan posisi Indira-Ilham di urutan kedua. Menurut Husnul, secara umum setiap harinya ada peningkatan suara dan untuk tim lawan terus stagnan dan bahkan menurun.
"Hal ini tentunya akan menjadi semangat bagi tim dan terus berkembang sampai kemenangan tercapai," imbuh dia. (isak pasa'buan-suryadi-fahrullah/C)
