MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Makassar mengkritisi program-program kandidat Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024.
Menurut mereka, visi dan misi yang diusung para kandidat belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat ekonomi bawah, terutama dalam hal pelayanan publik dan kebijakan pro rakyat.
Ketua SRMI Kota Makassar, Daus, menyebut bahwa berbagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir justru semakin mempersulit masyarakat. Salah satu masalah utama adalah akses terhadap pelayanan publik yang dinilai masih sangat rumit, terutama bagi masyarakat miskin.
Bung Daus sapaannya menyoroti salah satu permasalahan yang kerap dialami masyarakat adalah minimnya informasi mengenai pelayanan, seperti layanan kesehatan gratis, belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
“Contohnya, BPJS kesehatan gratis yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat miskin. Banyak yang belum paham aturan-aturan terkait layanan ini, terutama dengan adanya aturan baru. Saat datang ke rumah sakit, masyarakat sering kali bingung dengan persyaratan yang ada,” kata Bung Daus saat wawancara, Rabu (16/10/2024).
Selain itu, Bung Daus juga membandingkan kondisi pelayanan 10 tahun yang lalu atau di era pemerintahan Kota Makassar sebelumnya, yang menurutnya lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin.
Ia menyebut, di masa itu masyarakat hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan akses pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan, bahkan layanan ambulans gratis.
