MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Salah satu isu yang menjadi 'jualan' para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yakni menyangkut kemiskinan dan pengangguran. Dua isu ini selalu dikapitalisasi untuk menarik perhatian calon pemilih. Berbagai jurus dikeluarkan oleh pasangan calon demi menekan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran di Makassar. Lantas apakah program-program yang ditawarkan bisa menjadi jalan keluar terhadap masalah yang kerap berlarut-larut itu?
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar mengalami pasang surut dalam dua tahun terakhir ini. Pada 2023, warga miskin di Makassar mencapai 80 ribu orang. Anga itu cenderung mengalami penurunan hingga menjelang akhir tahun ini dengan angka 79 ribu.
Kondisi serupa juga terjadi pada aspek pengangguran. Berdasarkan data BPS, pada 2022 warga Makassar yang menganggur
sebanyak 11,82 persen dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,60 persen.
Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Makassar, Daus mengkritik program-program pada kandidat di Pilwali Makassar. Menurut dia, visi dan misi yang diusung para kandidat belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat ekonomi bawah, terutama dalam hal pelayanan publik dan kebijakan pro rakyat.
Daus mengatakan, meskipun pemerintah kota telah berupaya menyerap tenaga kerja selama ini, namun dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Angka pengangguran di Kota Makassar, terutama di kalangan masyarakat miskin masih tetap tinggi.
“Pengangguran masih jadi masalah besar. Walaupun ada yang terserap oleh pemerintah, angkanya tidak cukup besar untuk mengurangi pengangguran secara signifikan. Banyak yang hanya mendapatkan pekerjaan kontrak atau outsourcing, yang membuat mereka bekerja dalam kondisi tidak pasti dan sering kali keluar masuk pekerjaan,” ujar Daus, Rabu (16/10/2024).
Bukan itu saja, Daus juga menyoroti masalah rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran. Dia berharap pemerintah mendatang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan agar masyarakat miskin dapat lebih mudah bersaing di dunia kerja.
Lebih jauh Daus mengatakan, berbagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir justru semakin mempersulit masyarakat. Masalah utama lainnya adalah akses terhadap pelayanan publik yang dinilai masih sangat rumit, terutama bagi masyarakat miskin.
Daus menyoroti salah satu permasalahan yang kerap dialami masyarakat adalah minimnya informasi mengenai pelayanan, seperti layanan kesehatan gratis yang belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
“Contohnya, BPJS Kesehatan gratis yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat miskin. Banyak yang belum paham aturan-aturan terkait layanan ini, terutama dengan adanya aturan baru. Saat datang ke rumah sakit, masyarakat sering kali bingung dengan persyaratan yang ada,” imbuh Daus.
Selain itu, Daus juga membandingkan kondisi pelayanan dalam sepuluh tahun yang lalu atau di era pemerintahan Kota Makassar sebelumnya, yang menurutnya lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin. Menurut Daus, di masa itu masyarakat hanya perlu membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan akses pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan, bahkan layanan ambulans gratis.
“Dulu, masyarakat hanya perlu menunjukkan KK dan KTP untuk mendapatkan pelayanan di mana-mana. Sekarang, banyak aturan yang membuat masyarakat kesulitan. Saya pikir sebaiknya pelayanan seperti itu dikembalikan agar lebih memudahkan masyarakat miskin,” ujar Daus.
Daus juga menyoroti belum adanya kebijakan khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Menurutnya, hingga saat ini, PKL masih harus mengacu pada aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur mereka. Hal ini dianggap membuat banyak pedagang kecil kesulitan dalam beroperasi di berbagai area, termasuk di kawasan Pantai Losari Makassar.
“Kebijakan yang pro-rakyat seharusnya bisa meringankan beban masyarakat. Misalnya, soal pelayanan ambulans. Saat ini, untuk mengantar jenazah ke luar daerah, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal, bisa mencapai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Karena itu kebutuhan darurat, masyarakat sering kali harus berutang untuk membayarnya,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya penataan pedagang kaki lima di sejumlah lokasi strategis di Kota Makassar, termasuk di kawasan wisata seperti Pantai Losari Makassar. Hingga saat ini, kata Daus, pemerintah kota belum melakukan penataan yang signifikan bagi para pedagang di area tersebut, sehingga mereka kerap kali mengalami kesulitan untuk berjualan.
Dengan banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, Daus berharap kandidat yang maju dalam Pilwali 2024 bisa memberikan solusi nyata yang lebih berpihak pada masyarakat ekonomi lemah.
“Kami berharap pemerintah mendatang bisa lebih fokus pada persoalan-persoalan mendasar ini. Kebijakan yang pro rakyat, seperti layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan dukungan untuk PKL, harus menjadi prioritas,” ujar dia.
Sementara itu, calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjelaskan ada program khusus yang akan dilakukan paslon MULIA untuk membantu masyarakat di Kota Makassar. Salah satu adalah membuka lapangan pekerjaan lewat kerja sama perusahaan untuk mengurangi atau menekan angka pengangguran di Makassar.
"Kami akan prioritaskan masyarakat Makassar dulu. Untuk apa ambil orang luar, kalau ada orang Makassar yang mampu di bidang-bidang tersebut," ujar Munafri.
Dalam hal menekan angka kemiskinan, Munafri mengatakan akan membenahi sistem pendataan penduduk. Kebijakan ini penting untuk memastikan seluruh bantuan dari pemerintah, bisa tepat sasaran.
"Tidak boleh lagi ada yang rebutan bantuan karena data yang ada sudah akurat. Ini bagian dari solusi agar bantuan tepat sasaran," kata Munafri.
itu sebabnya, sambung dia, salah satu yang akan dilakukan adalah perlunya pemilihan RT/RW yang demokratis dan diinginkan oleh warga sehingga RT/RW tersebut paham dengan kondisi di lingkungannya.
"Insyaallah kami butuh RT/RW yang tahu kondisi warga. Jangan lagi ada yang tidak dapat bantuan karena itu menjadi penyanggah kehidupan di keluarganya," ujar dia.
Dia menambahkan, paslon MULIA menyiapkan program bantuan modal usaha gratis bagi warga ibu rumah tangga. Ini adalah sebuah program pemerintah yang memberikan bantuan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa perlu membayarnya kembali atau dikenakan bunga.
"Program ini sangat penting bagi UMKM karena dapat membantu mereka untuk mengembangkan usahanya," tutur Appi.
Selain itu, program ini juga dapat membantu UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian rumah tangga dalam membantu kebutuhan keseharian.
"Program bantuan modal usaha gratis sangat penting untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan," ucap Munafri.
Appi menambahkan, peluang-peluang yang ada di Kota Makassar ini terbuka dengan lebar. Ada peluang bisa dikembangkan, disini peran Pemerintah Kota untuk hadir menjadi fasilitator terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam program MULIA ada beberapa hal. Khusus pengembangan UMKM yakni rencana membuka atau membangun yang namanya pusat-pusat upgrading sistem, atau upgrading skill (peningkatan kompetensi skill dan keterampilan bagi anak muda) yang ada di Kota Makassar.
Sementara itu, juru bicara tim pemenangan Andi Seto- Rezki Mulfiati, Bahtiar Maddatuang, mengatakan untuk mengurangi angka kemiskinan pihaknya akan berupaya agar pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas.
"Kalau ada pertumbuhan ekonomi membaik di Makassar sudah hampir dipastikan ada lapangan kerja dan itu mengurangi kemiskinan dan pengangguran," kata Bahtiar.
Bahtiar menyebutkan Seto-Kiki akan merangsang para pengusaha untuk berinvestasi di Makassar. Cara ini juga akan mengurangi kemiskinan. "Dengan posisi Makassar yang dekat dari Ibu Kota Nusantara, pasti ini akan menjadi kota investasi," imbuh dia.
Selain itu, kata dia, nantinya pasangan ini akan berusaha melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian agar PT Kawasan Industri Makassar atau KIMA bisa menyerap tenaga kerja. Selama ini, sambung Bahtiar, KIMA itu lebih banyak menyewakan gudang.
"Industri sangat kecil. Jadi yang kami harapkan agar industri yang di KIMA bisa mengurangi tingkat pengangguran di Makassar," ucap dia.
Bahtiar mengatakan, adapun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diupayakan untuk naik kelas. Menurut dia, pelaku UMKM akan diinkubasi di tingkat RT/RW. Dengan begitu, otomatis akan mengurangi pengangguran dan pendapatan warga bisa bertambah.
Dengan program ini, pasangan Seto-Kiki berupaya agar angka kemiskinan mengalami penurunan minimal 1-2 persen tiap tahunnya. "Insyaallah kami mendorong angka kemiskinan mengalami penurunan. Dalam lima tahun ke depan bisa mencapai 2-3 persen," ucvap Bahtiar.
Adapun, pasangan Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (Indira-Ilham) menyiapkan program andal untuk mengatasi dua persoalan tersebut. Indira mengatakan bahwa ada banyak program yang dirangkum oleh Indira-Ilham sebagai visi-misi sehingga akan dikerjakan ketika kelak terpilih.
"Jadi, banyak program kami tuangkan dalam visi-misi. Termasuk solusi untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran," kata Indira.
Program lain yang bisa dilakukan adalah, membuka lapangan kerja lewat job fair maupun event Makassar expo. Peluang ini, kata dia, sangat terbuka memberikan kesempatan bagi semua kalangan untuk mencari kerja.
"Lewat berbagai event seperti job fair atau bisa kerja sama pihak perusahaan swasta, akan memberikan peluang kerja bagi generasi milenial maupun warga Makassar secara umum," tutur Indira.
Sedangkan, di bidang lain juga bisa dikembangkan lewat kegiatan UMKM. Menurut Indira, pentingnya kegiatan untuk mendorong perkembangan UMKM dan koperasi di Makassar. Bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya, Cooperative Expo, tentu suatu hal yang luar biasa dan ini menjadi bagian yang sangat bagus dari Kota Makassar. Ini ajang tahunan dan setiap tahunnya selalu ada peningkatan.
"Ajang para UMKM bisa berkembang lebih bagus lagi dan hampir semuanya juga bisa mendapat bantuan, binaan-binaan dari sektor swasta, dan alhamdulillah hasilnya memang kita lihat selalu meningkat," tutup Indira.
Sedangkan pasangan Amri Arsyid-Rahman Bando terus bergerak meyakinkan warga mengenai program bantuan usaha Rp 10 juta per orang. Pasangan nomor urut 4 ini berkomitmen untuk memberdayakan emak-emak melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Bantuan 10 juta itu program yang menjadi solusi untuk membantu ibu-ibu agar berpenghasilan," ujar Amri, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, ekonomi rumahan bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Misalnya, ibu-ibu berkumpul dan membuat satu produk bersama untuk dijual nantinya.
Ketua DPW PKS Sulsel ini menjamin jika pasangan AMAN terpilih program yang menjadi prioritas segera dibuatkan regulasi, yang mendukung pemasaran produk-produk UMKM.
"Selain modal, ibu-ibu juga perlu pelatihan keterampilan dan strategi pemasaran. Pemerintah perlu membuat regulasi, seperti mewajibkan toko-toko untuk mendisplay produk UMKM asli Makassar," ujar dia.
Amri Arsyid menambahkan, nantinya regulasi pemerintah untuk mendukung UMKM, yakni kewajiban bagi supermarket dan toko-toko untuk menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM lokal. Langkah ini akan membantu pemasaran produk rumahan yang dibuat oleh ibu-ibu di Makassar.
Amri berkomitmen akan fokus membenahi kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait kesejahteraan ekonomi. "Kalau kebutuhan dasar, seperti perut masyarakat, tidak terpenuhi, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Program kami akan fokus memberikan solusi yang membahagiakan emak-emak. Karena jika emak-emak di rumah bahagia, maka keluarga dan Kota Makassar akan aman," ungkap Amri.
Selain itu, Amri juga menyiapkan koperai bagi para nelayan. Dia mengatakan, Makassar uang merupakan kota pesisir memiliki potensi kelautan dan perikanan yang menjanjikan. Olehnya itu, AMAN akan memaksimalkan potensi tersebut untuk mengembalikan kejayaan nelayan di Kota Makassar.
"Kita memiliki potensi yang besar terkait perikanan karna menjadi salah satu kota maritim. Itu yang membuat Makassar dicatat dalam sejarah pelayaran sebagai kota yang memiliki peran penting dalam aspek perniagaan," kata dia.
Program koperasi nelayan yang digagas oleh pasangan AMAN diharapkan dapat menjadi solusi yang bisa membuat para nelayan di Kota Makassar bisa lebih menghasilkan. Program tersebut sejalan dengan letak geografis Kota Makassar sebagai wilayah maritim. Makassar merupakan kota pesisir yang memiliki panjang garis pantai sekitar ±100 km. Makassar juga memiliki 13 pulau dengan potensi kebaharian yang tersebar di sekitar Selat Makassar.
"Untuk kalangan Ibu-ibu, pasangan nomor urut empat ini menjelaskan jika nantinya terpilih program bantuan 10 juta rupiah untuk ibu rumah tangga bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dari sektor UMKM," kata dia. (isak pasa'buan-suryadi-fahrullah/C)
