MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di bawah Fly Over Kota Makassar, tepatnya di Jl. Andi Pangeran Pettarani. Aksi ini menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.
Massa PMII melakukan long march dari Jl. Urip Sumoharjo sambil membawa spanduk bertuliskan “Rapor Merah Joko Widodo, Gagal”. Aksi tersebut diakhiri dengan orasi ilmiah di bawah Fly Over, yang diisi oleh berbagai pimpinan PMII.
Kekecewaan terhadap Jokowi yang Dinilai Gagal
Ketua PMII Kota Makassar, Ma’ruf Pangewa, dalam orasinya menyatakan bahwa sosok Jokowi yang sebelumnya dikenal sederhana dan merakyat ternyata mengecewakan. “Rakyat Indonesia sempat menaruh harapan besar bahwa Jokowi akan memperjuangkan hak rakyat dan dekat dengan masyarakat. Namun, harapan itu pupus karena kepemimpinannya tidak sesuai ekspektasi,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, kepemimpinan Jokowi selama satu dekade menunjukkan sejumlah kegagalan. Hal ini membuat PMII berani memberikan “rapor merah” kepada Presiden.
“Kegagalan Presiden Jokowi harus disuarakan agar publik mengetahui kualitas kepemimpinannya selama 10 tahun. Hal ini juga menjadi bahan refleksi bagi presiden terpilih berikutnya,” tegas Ma’ruf.
Tudingan Propaganda di Akhir Masa Jabatan
Ma’ruf juga menyoroti adanya dugaan propaganda di media yang memoles citra Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Ia menilai bahwa pujian yang muncul terkait program dan kebijakan pemerintah belakangan ini terlihat tidak natural.
“Massa aksi melihat adanya upaya menggiring opini publik untuk memperkuat nama baik Jokowi di akhir pemerintahannya. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menyuarakan kegagalan tersebut secara tegas,” tambah Ma’ruf.
Jeritan Rakyat dan Nawadosa Pemerintahan Jokowi
Saidina Alif, yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan, menegaskan bahwa PMII Kota Makassar akan terus memperjuangkan suara rakyat. Ia mengingatkan bahwa sebagai negara demokratis, Indonesia harus peka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Kegagalan Jokowi tidak bisa ditutupi ataupun dilupakan karena masyarakat merasakannya langsung. Beberapa masalah serius seperti kemunduran demokrasi, konflik agraria, korupsi, hingga pelanggaran HAM menjadi noda dalam pemerintahan Jokowi,” tegas Saidina.
Ia juga menyebutkan bahwa berbagai isu seperti politik dinasti, reformasi hukum, perlindungan data pribadi, dan pendidikan yang terkesan dikomersialisasi adalah bagian dari permasalahan serius yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi.
Tuntutan Kader PMII dalam Aksi
Sebelum membubarkan diri, Jenderal Lapangan membacakan sejumlah tuntutan dari PMII Kota Makassar, antara lain:
- Menghentikan tindakan represif, kriminalisasi, dan intimidasi yang melemahkan demokrasi.
- Menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan memicu konflik agraria.
- Menolak politik dinasti di pemerintahan.
- Menuntaskan serta mengadili pelaku pelanggaran HAM.
- Menghentikan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan serta mewujudkan pendidikan gratis.
- Mempercepat pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
- Memperkuat dan memprioritaskan perlindungan data pribadi.
- Meningkatkan efektivitas pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
- Menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan marwah reformasi.
Dengan tuntutan tersebut, PMII Kota Makassar berharap agar pemerintah mendatang lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menjadikan kegagalan pemerintahan Jokowi sebagai pelajaran untuk masa depan.
Aksi tersebut berlangsung damai dan berakhir sekitar sore hari, dengan massa aksi membubarkan diri setelah pembacaan tuntutan.
