"Begitu pula di tingkat RW, di mana biasanya terdapat 9 hingga 12 RT yang memiliki hak untuk memilih ketua RW," tuturnya.
Menurut Iwan, hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kendali atas pemimpin mereka dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja RT dan RW yang tidak melayani masyarakat dengan baik.
"Politisasi RT dan RW tidak boleh lagi terjadi. Ini harus menjadi forum yang benar-benar demokratis dan berorientasi pada pelayanan," pungkas Iwan.
Pasangan Seto-Rezki juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan RT/RW jika terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Duet muda dan berpengalaman ini berencana menaikkan insentif RT RW hingga Rp2 juta per bulan.
Seto mengatakan, selama ini peran RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ke depan, akurasi data penduduk, termasuk data orang miskin, akan diawasi oleh mereka.
"RT/RW akan menjadi pengawas terkait kebijakan penggratisan iuran sampah yang akan kami terapkan, dan insentif yang besar akan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka yang sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya," kata Seto.
Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini optimis rencana ini bakal terealisasi mengingat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar akan mampu menembus angka Rp2 triliun di tahun mendatang.
