MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mulai mempersiapkan pelaksanaan debat kandidat yang akan berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Sabtu (26/10/2024) siang. Dalam debat ini KPU mengambil tema 'Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pelayanan Inklusi dalam Bingkai NKRI'.
Juru bicara calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi, Bahtiar Maddatuang, mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan khusus menjelang debat publik.
“Pokoknya, besok sudah siap debat, sudah siap menyampaikan gagasan untuk Kota Makassar agar aman untuk seluruh warga Makassar,” katanya kepada Rakyat Sulsel, Jum'at (25/10/2024).
Bahtiar menjelaskan bahwa Andi Seto, yang merupakan mantan Bupati Sinjai, tidak memerlukan persiapan khusus karena sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat. “Khususnya Pak Andi Seto, dia mantan bupati, jadi tidak ada persiapan khusus, wajar saja,” tuturnya.
Dalam debat mendatang, pasangan ini berencana untuk menyampaikan visi dan misi yang telah mereka jalankan sebelumnya di Sinjai. Beberapa fokus utama yang akan dibahas meliputi pendidikan paripurna, kesehatan paripurna, pemberdayaan UMKM dan koperasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan kemiskinan.
“Apa yang pernah dia lakukan di Sinjai, Insya Allah akan diterapkan di Kota Makassar,” tegas Bahtiar.
Sementara Rezky kata Bahtiar mantan anggota DPRD Provinsi sulsel tersebut, juga terlihat sudah matang dalam menyampaikan gagasan-gagasan untuk kemajuan kota. “Kita hanya berdiskusi dengan tim pakar, tim ahli, juru bicara terkait penajaman gagasan yang sudah termaktub dalam visi misi beliau,” lanjut Bahtiar.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi serangan dalam sesi tanya jawab selama debat, Bahtiar menegaskan bahwa tidak akan ada serangan negatif. "Soal negatif menurut saya tidak ada. Di Sinjai, Pak Seto Bupati Prestasi, begitu juga Ibu Resky, beliau telah berhasil menjadi anggota DPRD dengan cukup baik," ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa hal-hal negatif dalam debat harus diukur dan berdasarkan data. “Kalau tidak diukur dan tidak ada datanya, itu subjektif dan bisa jadi fitnah,” tutupnya. (Fahrullah/B)
