PALOPO, RAKYATSULSEL – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo untuk menyelenggarakan pemilihan ketua RT/RW mendapat respons keras dari masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan se-Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman I Love Palopo, Minggu (27/10/2024).
Para demonstran menutup sebagian badan jalan dan menyampaikan orasi dari atas mobil truk terbuka. Salah seorang Ketua RT yang turut berorasi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.
“Kami meminta Pemkot Palopo untuk tidak tergesa-gesa dalam menggelar pemilihan ini. Ada apa tiba-tiba Pj Wali Kota mengambil kebijakan seperti ini? Kami menduga ada kepentingan tertentu di baliknya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendesak Pemkot Palopo untuk segera membayar insentif bagi ketua RT/RW yang telah tertunggak selama sembilan bulan.
“Kami hanya dijanjikan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Anehnya, sekarang mereka malah ingin mengadakan pemilihan Ketua RT/RW, padahal Pilkada Palopo tinggal satu bulan lagi,” tambahnya.
Ketua DPRD Palopo, Darwis, sebelumnya juga meminta Pemkot Palopo untuk menunda rencana pemilihan ketua RT/RW tersebut. Menurutnya, kebijakan itu tidak pernah dikonsultasikan dengan DPRD Palopo dan terkesan mendadak.
“Saya kaget saat melihat surat yang ditandatangani Pak Sekda terkait pemilihan Ketua RT/RW ini. Terkesan terburu-buru dan tiba-tiba,” ujar Darwis.
Darwis menilai, penyelenggaraan pemilihan ketua RT/RW di tengah persiapan Pilkada Palopo bisa meningkatkan risiko kerawanan sosial.
“Fokus kita saat ini adalah menjaga agar Pilkada berjalan aman dan damai. Jika pemilihan ketua RT/RW yang melibatkan ratusan orang ini dilakukan sekarang, maka konsentrasi keamanan bisa terpecah,” jelasnya.
“Kami tidak menolak adanya pemilihan ketua RT/RW, namun sebaiknya ditunda hingga Pilkada selesai. Dengan begitu, petugas keamanan bisa fokus menjaga ketertiban selama proses Pilkada yang sudah semakin dekat,” tegasnya. (*)
