JAKARTA, RAKYATSULSEL - Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Andi Yuslim Patawari (AYP) menyoroti dampak besar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya, kebijakan pemimpin daerah tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga sektor sosial dan infrastruktur.
Andi Yuslim menguraikan beberapa dampak Pilkada dengan bukti konkret dari berbagai penelitian.
1. Peningkatan Pengeluaran dan Konsumsi Jangka Pendek
Selama periode Pilkada, anggaran kampanye yang dikeluarkan oleh para kandidat berimbas positif pada konsumsi lokal. Penelitian dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah yang menyelenggarakan Pilkada mengalami peningkatan signifikan. Sektor informal seperti UMKM—termasuk katering, percetakan, transportasi, dan logistik—mendapat lonjakan permintaan, meningkatkan penghasilan mereka hingga 20-30%.
2. Penciptaan Lapangan Kerja Sementara
Pilkada juga membuka lapangan kerja sementara, mulai dari tenaga kampanye hingga petugas keamanan. Data KPU dan Bawaslu menunjukkan bahwa setiap Pilkada melibatkan jutaan tenaga kerja. Pada Pilkada 2020, lebih dari dua juta orang di seluruh Indonesia dipekerjakan sebagai penyelenggara pemilu. Kegiatan ini tidak hanya menurunkan angka pengangguran sementara, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat setempat hingga menurunkan tingkat pengangguran lokal 1-2% selama masa kampanye.
3. Pengaruh Terhadap Kepercayaan Investor
Investor kerap memantau stabilitas politik selama Pilkada karena memengaruhi iklim investasi. Studi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa ketidakstabilan politik, termasuk potensi konflik pasca-Pilkada, dapat menghambat minat investor. Di daerah dengan pemimpin berkomitmen pada pembangunan, investasi justru meningkat. Sebaliknya, ketidakstabilan berkepanjangan membuat investor ragu, menurunkan nilai investasi dan melemahkan ekonomi lokal.
4. Tantangan Pengelolaan Anggaran dan Korupsi
Pemimpin daerah yang terpilih bertanggung jawab mengelola anggaran daerah, tetapi risiko penyalahgunaan anggaran tetap ada. Data dari KPK menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah sering kali melibatkan penyalahgunaan anggaran pembangunan. Misalnya, pada 2019, lebih dari 100 kepala daerah terjerat kasus korupsi terkait proyek infrastruktur. Korupsi ini berdampak langsung pada kemunduran layanan publik dan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi daerah.
