MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggota Komisi III DPR RI turut menyoroti tindakan dua oknum anggota Polda Sulsel yang terlibat dalam deklarasi serta ikut ke kantor KPU saat pendaftaran salah satu pasangan calon Bupati- Wakil Bupati di Kabupaten Bone.
Kedua dua oknum anggota polisi yang bertugas pada jajaran Polda Sulsel dan diduga melakukan pelanggaran mengenai netralitas Polri dalam Pilkada 2024 yakni Ajun Komisaris Polisi (AKP) AMY dan AKP ASS. Mereka saat ini masih dalam penanganan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulsel.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mengatakan indikasi-indikasi dugaan pelanggaran etik atau ketidak netralan personel kepolisian dalam Pilkada 2024 sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh pimpinannya, dalam hal ini Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan.
Selain itu, Sarifuddin juga meminta Bidpropam Polda Sulsel bergerak cepat merespon jika ada laporan-laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
"Kita minta kepada pihak kapolda supaya itu melakukan suatu tindakan terhadap anggota-anggota (melanggar netralitas). Dan saya juga meminta secara khusus pihak Bidpropam supaya turun tangan menangani kasus-kasus seperti itu ketika ada laporan dari masyarakat," kata Sarifuddin usai menggelar rapat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 ke Provinsi Sulsel di Mapolda Sulsel, Kamis (31/10/2024).
Adapun tujuan utama kunjungan kerja ini, kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu adalah untuk membahas mengenai kesiapan Polda Sulsel jajaran, Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sulsel jajaran dan Bawaslu Sulsel sendiri dalam menghadapi Pilkada serentak di Sulsel.
Termasuk untuk memastikan netralitas baik anggota Polri, ASN maupun penyelenggara sendiri. Mereka diminta profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak memicu konflik kepentingan, terlebih di Sulsel ini masuk sebagai salah satu daerah yang rawan Pilkada di Indonesia.
"Kita berharap anggota kepolisian dan kejaksaan dan penyelenggara pemilu betul-betul menjaga netralitas dalam konteks Pilkada hari ini. Karena kita tidak berharap wasit jadi pemain, karena ini bisa memicu satu potensi konflik yang akan terjadi, karena Sulsel ini masuk dalam kategori daerah rawan dalam Pilkada serentak," ujar Sarifuddin.
