JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024. Acara yang berlangsung di Cafe Premier Jeneponto ini dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, camat, jajaran Bawaslu, serta insan pers.
Ketua Bawaslu Jeneponto, Alwi, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan terkait netralitas ASN dalam Pemilu.
"Kita berharap ASN dapat menjaga netralitasnya dan konsisten menunjukkan profesionalitas sebagai abdi negara," ujar Alwi
Pj. Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor ini. Ia menekankan bahwa netralitas ASN adalah elemen penting dalam mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas.
"Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, Bawaslu, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar," ujarnya.
Junaedi juga mengingatkan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam menjaga kondusivitas selama Pemilu, serta menghindari keterlibatan dalam politik praktis.
"ASN memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan Pemilu yang demokratis. Mari tegakkan aturan dengan tegas tanpa memihak, sehingga proses Pemilu dapat berjalan adil dan aman," tegasnya.
Ia menambahkan, "Jadikan 27 November mendatang sebagai sejarah baru dalam demokrasi Indonesia. Kita harus mampu menyelenggarakan Pilkada secara nasional dengan aman dan lancar."
Dalam kesempatan tersebut, Junaedi juga mengajak ASN untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat demi menjaga stabilitas daerah.
"Citra positif daerah sangat penting. Dengan menciptakan situasi yang aman dan kondusif, kita dapat menarik minat investor untuk berkontribusi pada pembangunan Jeneponto," ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, Ketua Bawaslu memberikan penjelasan mendetail tentang jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilakukan ASN, serta mekanisme penindakan terhadap pelanggaran tersebut.
Acara ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, Bawaslu, dan masyarakat dalam menyukseskan Pilkada 2024 secara demokratis dan berintegritas. (Zadly)
