Artinya masyarakat kebanyaka mengakses keuangan digital tanpa memahami dengan benar fungsi produk jasa keuangan yang digunakan.
Kepala OJK Sulselbar, Darwisman menjelaskan, banyak tantangan yang menyebabkan minim literasi keuangan sehingga menciptakan gap dengan inklusi.
"Ada jarak antara literasi dan Inklusi keuangan baik di pedesaan maupun diperkotaan, namun dibanding pedesaan, inklusi keuangan diperkotaan lebih tinggi. Penyebabnya seperti kondisi geografis Indonesia sebagai negara Kepulauan, akses internet yang belum merata, akses jasa keuangan yang masih sulit di beberapa daerah, tingkat pendidikan dan perekonomian yang berbeda serta demografi penduduk yang beragam," terangnya Senin (4/11/2024).
Jarak antara literasi dan Inklusi ini juga menjadi penyebab masuknya Judi online dan investasi ilegal yang kebanyakan menjerumuskan masyarakat pada kerugian finansial. Masyarakat yang kurang dalam hal literasi rentan tergiur tawaran yang mengarah pada keuntungan tinggi tanpa melakukan pengkajian secara saksama terlebih dahulu.
Meminimalisir hal tersebut, berbagai program digital diselenggarakan OJK. IKI, UMKM Baji'na, Epik, TPAKD, BIK, Layarku, Gencarkan dan berbagai program yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan literasi di masyarakat
Darwisman mengungkapkan, penting meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, apalagi akses keuangan yang luas dan merata akan menjadi landasan kesejahteraan masyarakat.
“Akses keuangan ini menjadi pondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki akses terhadap sektor jasa keuangan, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal. Indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target 90 persen pada 2025, sesuai dengan visi Indonesia Emas.” ungkapnya.
