MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar diminta bertindak tegas terhadap oknum petugas adhoc yang "nakal" dalam menjalankan tugas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Dimana ada indikasi kecurangan pada Badan adhoc yang terdiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan menjalankan sejumlah tugas saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan wali kota Makassar.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Adi Rasyid Ali (ARA).
"Kami berharap KPU benar-benar memperhatikan hal ini dan menempatkan petugas PPK, PPS serta PPK dengan seleksi yang ketat," kata ARA, Kamis (7/11/2024).
Hal ini untuk mengintervensi pemilih dan mempengaruhi hasil pemungutan suara pada 27 November 2024. ARA menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamati beberapa indikasi yang dapat menjadi ancaman bagi jalannya pesta demokrasi.
Dalam upaya mencegah kecurangan itu, tim Pemenangan MULIA membentuk tim pengawas khusus untuk menjadi pemantau lapangan guna memastikan keamanan dan transparansi Pilkada Serentak 2024.
"Hal ini guna menghindari adanya afiliasi dengan partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon) tertentu. Jangan sampai ada petugas yang terafiliasi dengan parpol atau paslon tertentu, karena hal ini bisa merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan secara independen dan adil," tegas ARA.
Ia menambahkan bahwa pilkada yang adil dan transparan sangat bergantung pada netralitas seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu.
Terlebih, Ketua Tim Pemenangan MULIA itu juga menekankan perlunya netralitas dari aparat keamanan. ARA meminta TNI dan Polri untuk menjaga sikap profesional selama pilkada berlangsung.
Ia menekankan bahwa sebagai barometer politik Sulsel, Pilwali Makassar harus bebas dari intervensi atau kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Untuk mengantisipasi potensi kecurangan, Tim Pemenangan MULIA mulai mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi saksi dan relawan.
Mereka akan disebar di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai pengawas yang siap merekam setiap tindakan mencurigakan, terutama jika terjadi tekanan terhadap pemilih.
"Apabila ada penekanan kepada rakyat, maka ini akan kita rekam dan foto sebagai bukti," ujar ARA.
Selain itu, Tim MULIA telah memberikan pembekalan masif bagi tim lapangan, baik untuk mengawasi tahapan pilkada maupun proses pemilihan. Pengawasan khusus juga akan difokuskan pada suara rusak yang dapat menjadi celah manipulasi.
"Kami tidak hanya fokus pada proses pemilihan, tapi juga perhitungan suara. Setiap upaya untuk merusak atau mengganggu suara rakyat akan kita awasi," tegas ARA.
Dengan kesiapan pengawasan ketat dan upaya preventif, mantan Wakil Ketua DPRD Makassar itu berharap Pilwali Makassar dapat berlangsung jujur dan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. (Suryadi/A)
