MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dalam Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memasukan Sulawesi selatan masuk 5 besar Provinsi yang masuk rawan tinggi atau zona merah jelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serenta 2024 ini.
Tenaga Ahli Bidang Pencegahan, Informasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Bawaslu RI, Aprianti Marwah mengatakan dalam hal pengawasan, pihaknya tidak bisa mencakupi semua wilayah sendirian.
"Sehingga Bawaslu mengharapkan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Khususnya keterlibatan media pemberitaan dalam menyampaikan informasi pengawasan," kata Aprianti Marwah saat konsolidasi media bersama Bawaslu di salah satu kafe di Makassar.
Aprianti Marwah melanjutkan bahwa sebenarnya Bawaslu telah dimandatir dalam bentuk Surat Keputusan (SK) untuk bekerja sama dalam hal pengawasan dan penyampaian informasi.
"Kita datang ke sini untuk konsolidasi media. Karena Bawaslu RI punya mandat untuk bekerja sama dengan media, dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan. Apalagi di Sulsel ini masuk dalam potensi kerawanan yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024," ujarnya.
Menurut dia, Sulsel sendiri menjadi salah satu wilayah dengan pengawasan khusus dari Bawaslu RI mengingat Sulsel masuk dalam 5 besar IKP tahun ini. Bentuk-bentuk pengawasan tersebut, kata dia, salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu melalui informasi media.
"Sebenarnya itu juga jadi himbauan ke beberapa daerah terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi dari biasanya. Walaupun di daerah yang kerawanannya rendah pun berpotensi juga. Pemilihan ini sangat dinamis, banyak mungkin indikator yang tidak muncul saat kita melakukan pemetaan kerawanan," jelas Aprianti.
"Kenapa intens dilakukan di Sulsel berulang kali, itu juga jadi bagian untuk mengajak keterlibatan (media), karena kan sayang kalau Bawaslu bekerja sendiri tanpa input dari teman-teman media. Informasinya kan kadang minim, kita juga punya keterbatasan informasi," sambungnya.
Aprianti mengatakan, tak hanya Bawaslu yang konsen pada wilayah-wilayah dengan zona merah kerawanan Pilkada ini. Namun, stakeholder terkait yang juga tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga ikut meningkatkan kinerja pengawasannya di wilayah rawan tinggi seperti Sulsel.
"Pengawasan langsung di beberapa lokasi itu juga turut menggandeng sampai Mendagri, Polisi, itu diajak di daerah-daerah yang rawan tinggi. Ditunggu jadwalnya, karena semua orang berpacu dengan waktu dan mengumpulkan banyak sekali stakeholder terkait. Pemetaan kerawanan ini di-sounding ke mereka biar semua aware, kita meminjam mata dan telinga orang lain untuk menyoroti," terangnya.
