“Dinas Perindag mengeluarkan barcode yang berlaku selama satu bulan dengan kuota maksimal 20 liter per minggu untuk mesin di luar kendaraan bermotor,” tambah Faisal.
Saat ini, SPBU Bolu memiliki 13 karyawan dengan sistem dua shift, dan sudah menerapkan pelayanan 1x24 jam khususnya untuk mendukung even Sidang Raya XVIII Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang dipusatkan di Toraja Utara.
AKP (Purn) F. Jatmiko sendiri sebagai pengawas SPBU Bolu yang mulai bertugas sejak awal November, memastikan dirinya selalu mobile untuk mengawasi aktivitas di SPBU. Ia mengawasi pelayanan karyawan, pengisian BBM, serta penjualan gas bersubsidi.
Jatmiko menyebutkan bahwa sistem barcode memiliki kelebihan karena memungkinkan pemantauan, namun juga memiliki kelemahan karena belum terintegrasi online sepenuhnya di semua SPBU. Hal ini masih memberikan celah untuk pelanggaran, karena barcode BBM dapat digunakan di berbagai SPBU tanpa koneksi antar-SPBU.
“Kami berharap ke depannya sistem akan semakin baik, dan penggunaan barcode pengisian BBM bisa terhubung secara online di seluruh Sulsel. Dengan demikian, pengisian kendaraan dapat terdeteksi dan meminimalisir potensi penimbunan BBM bersubsidi sehingga kelangkaan bisa teratasi dan distribusi tepat sasaran,” harap Jatmiko. (Cherly)
