PAREPARE, RAKYATSULSEL — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menjadi perbincangan, menyusul spanduk 'nyeleneh' yang dipasang di salah satu titik yang ada di Kota Parepare. Spanduk unik berisi satu kata disertai tanda tanya "Politik Uang?" tersebut, serta merta menimbulkan rasa penasaran warga, utamanya yang melintas di ruas protokol Jalan Bau Massepe.
Anti, salah satu warga Bacukiki Barat mengaku penasaran, setelah beberapa kali melintas, dan membaca tulisan pada baliho berukuran jumbo tersebut. "Saya penasaran, apa maksudnya (tulisan), yang melontarkan pertanyaan pada kita (warga). Menggelitik," katanya.
Rasa penasaran juga kemukakan La Caci, warga Kecamatan Soreang. "Saya tidak tahu, pada siapa pertanyaan itu di arahkan. Saya malah berfikir, apa iyah Parepare identik dengan politik uang," ujarnya.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Komisioner KPU Sulsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat, Hasruddin Husain mengatakan, rasa penasaran masyarakat Parepare terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yhang dipajang KPU Sulsel tersebut, dinilainya sebagai renspon positif, yang menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, yang saat ini digelar serentak di seluruh Indonseia.
"Ini upaya kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih, demi suksesnya pilkada serenta. Kami sengaja mendesain dan membuat yang berbeda dalam bentuk pertanyaan, agar menjadi sebuah ekspresi keingintahuan masyarakat, terhadap informasi yang dituangkan dalam bentuk reklame. Dan rasa penasaran masyarakat yang ikut berfikir dengan materi pada APK yang kami inisiasi itu, sebagai bentuk partisipasi yang sangat positif," Hasruddin Husain menjabarkan.
Diakui mantan Ketua KPU Parepare ini, KPU tidak bisa berdiri sendiri menghadirkan pilkada yang bebas politik uang. Melalui baligho berisi pesan tanya tersebut, kata Hasruddin Husain lagi, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut menyerukan perlawanan terhadap politik uang, yang selama ini sudah mencederai proses demokrasi, namun seolah dinormalisasi menjadi hal yang biasa.
Sekadar diketahui, APK yang hanya ada di wilayah Sulsel hasil inisiasi Komisioner KPU Sulsel tersebut, juga tersebar pada 17 kabupaten dan kota yang ada di Sulsel, berisi materi berbeda, diantaranya "Hoax?" dan "Netralitas ASN?", dan berhasil mengajak masyarakat ikut berfikir.
"KPU tidak bisa berdiri sendiri. Mari kita sama-sama mempertanyakan, mau dibawa kemana politik uang, hoax dan netralitas ASN yang wajib bagi ASN itu sendiri. Masing-masing kita sekarang, wajib mempertanyakan hal-hal yang merusak jalannya demokrasi. Sangat diperlukan partisipasi masyarakat, harus ada kesadaran politik, yang berangkat dari diri sendiri. Melalui APK yang didesain secara unik ini, kami berharap masyarakat ikut menyoal politik uang, berita hoax dan netralitas ASN pada pelaksanaan pilkada," papar Hasruddin Husain.
Hasruddin Husain menambahkan, dua hari pasca pemasanan inovasi pesan tanya yang ditungkan dalam APK dan tersebar di belasan daerah yang menggelar pilkada tersebut, renspon dari masyarakat dinilainya luar biasa. Mulai dari media, masyarakat, penggiat-penggiat hingga Non Governmental Organization (NGO), yang turut mempertanyakan tujuan reklame KPU Sulsel tersebut.
"Dengan mempertanyakan pesan tanya yang kami semat pada APK KPU, sudah menunjukkan kepedulian, yang sebelumnya mungkin hanya sambil lalu dan tanpa renspon. Dengan ikut bertanya, kami anggap itu bentuk partisipatif," katanya.
Pihaknya, kata Hasruddin Husain, tak henti-hentinya mengajak masyarakat agar bersama mengkampanyekan perlawanan terhadap politik uang, berita hoax dan netralitas ASN, yang menjadi kebrutalan demokrasi. Terlebih, kata dia, pada Pemilu 2024 lalu, lebih 50% tidak netral di media sosial.
"Mari bersama mempertanyakan, dan menemukan jawabannya. Jika ada politik uang, tolak dan laporkan. Pengawasan netralitas ASN, serta penyaringan berita hoax sehingga pilkada berjalan aman dan damai," tandasnya.(*)
