Terakhir, subtema Keselarasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional. Di dalamnya ada isu pembangunan nasional dan daerah, SDGs-infrastruktur, stunting, perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, serta aksesibilitas dalam pembangunan.
Lebih lanjut, mantan Ketua KPU Soppeng menuturkan bahwa isu perempuan dan anak masuk dalam subtema perkawinan anak dan SDGs.
Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi.
"SDGs sendiri merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan dimana target 2030 tidak ada lagi yang tertinggal, termasuk kelompok perempuan yang diharapkan tidak tertinggal lagi dari laki-laki," tuturnya.
Ia menyinggung soal perkawinan anak, dimana perempuan mengalami kerentanan berlapis, yaitu menikah di usia anak pada saat organ reproduksinya belum siap dan belum memiliki keterampilan memadai.
"Ini penting dibahas oleh paslon, mengingat fenomena pernikahan dini masih bergantung secara ekonomi pada orang tua dan rentan menimbulkan bayi lahir stunting jika memiliki anak. Semua ini bisa melahirkan kemiskinan baru," jelasnya.
Sri juga menyarankan agar isu gender dibuat khusus dan tidak hanya menjadi subtema debat, karena banyak sekali isu turunan dari tema gender ini.
"Misalnya, relasi gender dan kesetaraan, perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan dan politik, perempuan pesisir, pemenuhan ekonomi perempuan, dan lainnya," tukasnya.
"Tapi, saya yakin panelis sudah memberi yang terbaik berdasarkan ketentuan KPU. Sesungguhnya setiap pertanyaan dapat dielaborasi jawabannya," tambah dia. (Yadi/B)
