MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kisruh dugaan intervensi pejabat Pemkab Sinjai, mulai dari Pj Bupati, Andi Jefrianto Asapa dan beberapa kadis jadi pembicaraan hingga Makassar. Bahkan sudah sampai ke Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh.
Zudan menyampaikan kepada para penjabat bupati/wali kota dan pegawai pemerintah agar tidak bermain-main dengan persoalan netralitas. Apalagi, sudah sampai jor-joran menyatakan dukungan kepada salah satu calon yang akan berkontestasi nanti.
“Ini kan tinggal 13 hari lagi, mari kita semuanya saja, seluruh masyarakat Sulsel, pj kepala daerah, ASN, non-ASN, TNI dan Polri. Mari kita sama-sama jaga Sulsel,” tuturnya, Kamis ( 14/11/2024).
Ia mengutarakan, terutama untuk para aparatur negara untuk tetap menjaga dan terus menghidupkan ruh netralitas dalam setiap proses menjalankan tugas. Untuk menjaga dan menghidupkan ruh masing-masing, yaitu netralitas.
“Saya percaya Sulsel bisa lakukan itu,” ungkapnya.
Khusus dugaan keberpihakan Pj Bupati Sinjai, Andi Jefrianto Asapa dan beberapa kadisnya kepada salah satu kandidat, Zudan menyampaikan, Pemprov Sulsel akan tegas terhadap pegawai yang melakukan tindakan yang tidak netral. Pemberian sanksi pun akan terus dilakukan kepada siapa saja yang terbukti.
“Provinsi sudah memberhentikan sementara yang ada pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel,” ungkapnya.
Ia mengimbau kepada seluruh aparatur negara agar tetap tegak lurus kepada peraturan yang ada.
“Mari kita seluruh ASN kepala desa dan pj kepala daerah, mari tegak lurus pada sistem aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, dugaan pelanggaran pejabat Pemkab Sinjai mengemuka. Sampai ditangani Bawaslu. DPRD Sinjai bahkan ikut menengahi keluhan soal netralitas pejabat dan ASN. Apalagi, ada sejumlah video pengakuan guru yang mendapat tekanan.
DPRD Sinjai yang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas dugaan pelanggaran netralitas, Senin (11/11/2024).
Ketua Jaringan Pemuda Sinjai, Muhajir menuturkan, agenda ini dipandang sebagai wujud nyata dari komitmen DPRD Sinjai. Utamanya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pemuda yang mendambakan penyelenggaraan pilkada yang bersih, adil, dan transparan.
"RDP ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sinjai untuk melihat penegakan etika dan aturan dalam ranah politik lokal," ucap Muhajir.
Sebagai representasi pemuda yang aktif mengawal demokrasi, Jaringan Pemuda Sinjai berharap hasil RDP ini mampu memperkuat sistem pengawasan dalam pemilihan umum. Serta menegaskan komitmen pejabat publik menjalankan amanah tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Muhajir mengungkapkan bahwa langkah DPRD Sinjai ini patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan keterbukaan.
"Kami berharap hasil dari RDP ini dapat memberikan rekomendasi dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, demi menjaga integritas demokrasi di Sinjai," ujarnya. (*)
