MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan non aktif, Yarham Yasmin divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.
Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu karena tidak netral karena mengkampanyekan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.
Meski dihukum tiga bulan penjara, Yarham tidak wajib untuk menjalaninya. Selain hukuman percobaan tersebut, Yarham juga diharuskan untuk membayar denda Rp 4 juta. Sidang pembacaan putusan perkara ini digelar pada Jumat (15/11/2024).
Tim penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Sulsel, Rahmat Hidayat membenarkan putusan tersebut. Dia mengatakan telah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar menyangkut perkara tersebut.
"Barang bukti berupa ponsel yang diajukan ke pengadilan dirampas untuk negara. Adapun untuk kartu nama salah satu pasangan calon akan dimusnahkan," ujar Rahmat, Minggu (17/11/2024).
Rahmat mengatakan, majelis hakim perkara itu menyatakan bawah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 188 juncto 71 ayat 1 Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.
Persidangan Yarham digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Makassar. Sebelumnya, Yarham Yasmin yang juga merupakan ASN Pemprov Sulsel awalnya hanya berstatus sebagai terlapor. Namun dalam penyelidikan tim Gakkumdu Sulsel menemukan sejumlah alat bukti cukup sehingga kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan atau penetapan tersangka.
Bawaslu Sulsel awalnya menerima laporan terkait foto dugaan ketidak netralan oknum ASN Pemprov Sulsel, yang beredar di sosial media, pada Senin (30/9/2024). Dalam foto yang tersebar itu, ASN tersebut terlihat berfoto di sebuah ruangan yang diduga merupakan gedung perkantoran, dengan menggunakan simbol salah satu paslon, serta di meja ruangan tersebut terlihat beberapa kartu nomor paslon tersebut.
Belakangan diketahui, ASN yang ada di foto tersebut adalah Yarham Yasmin yang saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Bapenda Sulsel wilayah Samsat Makassar I.
"Terdakwa juga akan mempertimbangkan akan melakukan upaya hukum atas vonis majelis hakim." imbuh Rahmat. (rahman)
