BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung di kawasan wisata Tanjung Bira, Bulukumba, dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Sulsel.
HLM dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Sulsel memiliki delapan kabupaten/kota yang menjadi basis pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo. Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan (Month to Month/mtm) pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,15%, sementara inflasi tahunan (Year on Year/yoy) mencapai 1,53%, dan inflasi tahun kalender (Year to Date/ytd) dari Januari hingga Oktober 2024 sebesar 0,68%.
Prof. Zudan menegaskan pentingnya neraca pangan untuk memastikan stabilitas pasokan dan mendukung pelaksanaan kerja sama antar daerah (KAD).
“Gerakan Pangan Murah dan pengembangan Mini Distribution Center perlu ditingkatkan dan diperluas, khususnya di kota-kota IHK, untuk menghadapi Nataru,” ujar Prof. Zudan.
Ia juga mendorong kabupaten/kota untuk mempertimbangkan kebijakan subsidi bila diperlukan dan mengembangkan kebijakan closed loop hortikultura. Selain itu, menjelang Nataru, koordinasi dengan maskapai penerbangan menjadi penting untuk mengantisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.
“Terkait pelaksanaan program, kepala daerah harus memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, likuiditas, hukum, dan reputasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengapresiasi komitmen kuat Pj Gubernur dalam pengendalian inflasi. Ia menjelaskan bahwa komoditas beras, hortikultura, dan perikanan menjadi faktor utama yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel, terutama beras dan bawang merah yang konsisten menjadi penyumbang inflasi.
Program championship pengendalian inflasi di Sulsel mencakup pengendalian di sisi hulu melalui pembangunan closed loop dan digitalisasi pertanian, sisi antara melalui program SIPEPPA yang melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di 25 toko di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep, serta sisi hilir melalui pengembangan Mini Distribution Center di setiap kota IHK.
“Dukungan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi,” tutup Rizki. (Sal)
