Karang Taruna Makassar Minta Masyarakat Awasi Netralitas Penyelenggara Pilkada Serentak

  • Bagikan
Karang Taruna Kota Makassar menggelar dialog untuk mengawal netralitas penyelenggara di Pilkada Serentak 2024, di Kopi Zone Makassar, Rabu (20/11).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Karang Taruna Kota Makassar menggelar dialog bertajuk “Mengawal Netralitas Penyelenggara Pilkada Serentak” yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pilkada yang bermartabat. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, KPU, Bawaslu, dan pengamat politik, yang berlangsung pada Rabu (20/11) di Kopi Zone Makassar.

Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muhammad Zulkifli, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga netralitas penyelenggara Pilkada serentak. Menurutnya, ada banyak informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan ketidaknetralan oknum penyelenggara, yang bisa memicu ketegangan antara kelompok yang mendukung calon tertentu.

“Kami mendapat masukan dari masyarakat mengenai oknum yang seharusnya menjaga netralitas, namun malah menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan keretakan antar kelompok,” ujar Zulkifli.

Dia juga mengingatkan peristiwa yang melibatkan anggota Polri yang dimutasi karena dugaan ketidaknetralan serta ASN di Pemerintah Provinsi Sulsel yang baru-baru ini disidang karena pelanggaran netralitas. Hal ini menjadi salah satu alasan penting untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga netralitas dalam Pilkada serentak.

Zulkifli berharap masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menciptakan ketidakstabilan selama masa Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa penyelenggara negara, termasuk KPU, harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

“Jangan sampai ada upaya mengarahkan KPU di kabupaten-kota untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ini sangat berbahaya dan harus dihindari,” tegasnya.

Zulkifli menambahkan bahwa Sulawesi Selatan harus menjadi contoh terbaik dalam pelaksanaan Pilkada serentak. “Jika kita tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada, Sulawesi Selatan bisa menjadi contoh terburuk dalam sejarah Pilkada serentak,” ujarnya menutup.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat komitmen masyarakat dan penyelenggara untuk menjaga netralitas demi kelancaran Pilkada yang aman dan damai. (Yadi/B)

  • Bagikan